Connect with us

News

Ini Dia Hubungan Partai Garuda dengan Gerindra

Published

on

Ketua umum partai garuda ahmad ridha sabana

Ketua Umum Partai Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia), Ahmad Ridha Sabana, mengaku sebagai adik dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria. Patria merupakan kader Partai Gerindra yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Kalau itu (adik dari Patria) kan fakta, tidak mungkin saya bilang tidak,” ujar Sabana dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Hotel Lumire Senen, Jakarta Pusat, Senin 19 Februari 2018.

Sabana juga mengakui bahwa dirinya pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai politik (parpol) yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

“Itu (menjadi caleg Gerindra) kan dulu. Semua saya kira biasa ya seperti itu,” ujar Sabana.

Meski demikian, Sabana menegaskan bahwa Garuda sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Gerindra. Sabana membantah Garuda adalah parpol yang dibentuk dengan tujuan memecah suara pemillih antara Garuda dan Gerindra pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Aceh Utara

Remaja Aceh Utara di Tahan Otoritas Thailand, Keluarga Korban Laporkan ke YARA

Published

on

By

ACEH UTARA, JARRAKPOSACEH — Seorang Nelayan Asal Aceh Utara terdampar di perairan Thailand Nelayan yang bernama M. Israkil Kasra (16), Nelayan tersebut merupakan warga asal Gampong Pulo Blang mangat Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.

Oleh Karena itu Keluarga Nelayan Melaporkan Kasus tersebut Ke Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Utara di jalan Medan – Banda Aceh Gampong Alue Drien Kecamatan Lhokseukon 9 Juli 2020.

Dalam laporan keluarga M. Israkil membawa sejumlah data Kekantor YARA Perwakilan Aceh Utara, Bedasarkan data yang di bawa keluarga korban dalam surat Keterangan yang di keluarkan pemerintah gampong blang pulo Nomor : 54 / 2024 / PBM / 2020.

Di surat tersebut membenarkan bahwa salah seorang warga Gampong Pulo Kecamatan Syamtalira Aron yang bernama M. Israkil Kasra telah di amankan oleh pihak kemanan Thailand pada 9 Maret 2020 Saat hendak mencari ikan Menggunakan Kapal.

Selain itu keluarga juga menyerahkan Sebuah Surat yang bertuliskan Bahasa Thailand dikeluarkan oleh pihak pemerintah negeri Gajah Putih tersebut yang berisikan Nama nama Para Warga yang menjadi Tahanan Pihak keamanan disana sejumlah 24 Orang termasuk M. Israkil.

Sementara Kadinsos Aceh membeberkan sejumlah fakta dan kronologis penangkapan 33 nelayan Aceh yang masih di tahan di Thailand. Kronologis tersebut disampaikan kepadanya oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Dirktur Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri RI, Judha Nugraha.

Pada tanggal 21 Januari 2020, Royal Thai Navy (RTN) melakukan penangkapan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia, yaitu KM Perkasa dan KM Mahesa yang didalamnya terdapat 33 WNI. Dari 33 WNI tersebut, 30 WNI merupakan WNI dewasa, sedangkan 3 WNI lainnya merupakan anak di bawah umur.

Setelah penangkapan dilakukan, kedua kapal tersebut ditarik ke markas RTN di pangkalan Thap Lamu, provinsi Phang Ngah, sekitar 9 jam perjalanan dari KRI Songkhla.
Saat ini, kasus masih berada dalam proses penyilidikan polisi Phang Ngah dan belum dilimpahkan ke Jaksa. Masa sidik akan memakan waktu 48 hari dan dapat diperpanjang. Terkait dengan jadwal sidang, Otoritas Thailand akan menginfokan KRI Songkhla 1 minggu sebelum sidang dilakukan.

Sebagai informasi, tuduhan yang dijatuhkan ialah pelanggaran UU Perikanan karena kapal dilengkapi alar pencarian ikan berupa trawl, alat navigasi dan sejumlah besar awak kapal untuk ukuran kapal nelayan tradisional sehingga ditemukan bukti kuat adanya pencurian ikan di ZEE Thailand.

Sementara kepala YARA Perwakilan Aceh Utara Iskandar PB, yang didampingi Sekretaris YARA Perwakilan Aceh Utara Bakhtiar dan Sekretaris YARA Perwakilan Kota Lhokseumawe Fuadi Bachtiar, S.H. Menyampaikan Pihaknya telah menerima laporan dari keluarga M, Israkil Kasra Di Kantor YARA Perwakilan Aceh Utara, Dalam hal ini di laporkan oleh ibu kandungnya yang bernama Nurhayati.

Sebelumnya kami juga pernah mengikuti informasi yang berkaitan dengan ditahannya nelayan Asal Aceh Oleh otoritas Keamanan Thailand, Sehingga membuat sejumlah politisi asal Aceh Angkat Bicara seperti H. Uma, Fadhil Rahmi dan juga Kepala Dinas Sosial Aceh.

“Ini persoalan Antar negara, Tentunya kita Harus mengikuti mekanisme dan ketentuan berlaku di negara tersebut, kita pemerintah aceh memohon kemenlu RI Untuk dapatdi pulangkan semua Nelayan kita, dan hal ini juga sudah di surati oleh Bupati Aceh Timur” Ungkap Kadis sosial Aceh kepada Media” Ungkap Iskandar PB.
Sementara Angota DPD RI Asal Aceh H. Sudirman Juga telah Mendatangi Kantor Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kementrian Luar negeri. Dalalam pertemuan itu Pihak H. Uma yang Berkordinasi terkait Sejumlah Nelayan Aceh yang ditahan di luar negeri meminta Agar Kemenlu segera memulangkan Nelayan Aceh Yang ditahan di luar negeri.

“Namun untuk Saat ini berarti belum ada kejelasan pasti, terhadap Status dan kondisi Nelayan Aceh yang ditahan, Kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh mendesak pihak terkait agar segera mengambil Langkah Konkrit terhadap persoalan ini, Baik melakukan pendampingan Hukum, maupun mencari solusi lain, Karena di lain sisi Kita juga tidak boleh mengintervensi Hukum di negara Orang, Namun Pemerintah Harus cepat bergerak dalam hal ini,” ungkap Iskandar. (Red)

Continue Reading

Aceh Utara

Antar Petisi Tolak RUU HIP, PP Datangi DPRK Kota Lhokseumawe

Published

on

By

Lhokseumawe, JARRAKPOSACEH — Pemuda Pancasila (PP), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, kehadiran mereka ke Instansi Legislatif itu bertujuan untuk menggelar pertemuan bersama guna penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPRK setempat, Rabu, (8/7/2020).

Selain menyampaikan penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) secara lisan, Ormas pemuda Pancasila juga menyerahkan petisi penolakan kepada Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf.

Kita ketahui seluruh cabang Orma pemuda se-Indonesia mengelar aksi yang sama, mereka menolak dengan tegas pembahasan RUU HIP karena dicurigai mengandung unsur komunisme dan merupakan bentuk penghianatan terhadap ideologi Pancasila sebagai dasar dan ideologi NKRI.

Ketua DPR Lhokseumawe, Ismail A Manaf, di dampingi wakil Ketua ll T. Sofianus, Mahmudi Harun, Azhar Mahmud, menyebutkan, mereka sepakat untuk ikut menolak terhadap pengesahan RUU HIP
Bahkan DPRK berjanji akan melayangkan surat ke DPR- RI agar RUU tersebut dihapuskan.

“Saya atas nama DPRK Lhokseumawe menyampaikan aspirasi warga Lhokseumawe dan Pemuda Pancasila yang sama-sama menolak keberadaan RUU tersebut” sebutnya.

Sementara itu, Ketua MPC PP Lhokseumawe, Muhammad Nasir Ilyas, kepada awak media, mengatakan, Pemuda Pancasila Kota Lhokseumawe
menolak rancangan UUD haluan ideologi Pancasila, sekaligus meminta untuk segera dicabut. ” Karena hal tersebut tidak tepat bila di bahas di tengah masa pandemi Corora.” ucapnya.

Dikatakan, Pemuda Pancasila Lhokseumawe akan menjadi garda terdepan dalam mengawal penerapan ideologi bernegara dan mengawasi peredaran paham-paham radikalisme.

“Pemuda Pancasila merupakan organisasi berbasis massa dan satu-satunya ormas yang memakai lambang ideologi negara, tentunya sangat jelas PP berupaya menanamkan paham-paham pancasilais di tengah masyarakat, kami berharap ormas-ormas, pemuda, mahasiswa di Lhokseumawe ikut menolak RUU HIP tersebut,” demikian pintanya.

Continue Reading

Bisnis

Jari Desak DPR Segera Sahkan RUU Pratik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Published

on

By

Jakarta, JARRAKPOSACEH — Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Safaruddin, menolak rencana DPR yang akan menarik RUU ini dalam Prolegnas dan mendesak DPR- RI agar segera mengesahkan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah di bahas oleh DPR dan Pemerintah dan hanya tinggal di bawa dalam sidang paripurna saja.

Namun, pekan lalu Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7), menyampaikan Badan Legislasi (Baleg) DPR- RI bakal menarik belasan rancangan undang-undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Belasan RUU itu dicabut atas usulan dan evaluasi fraksi maupun komisi di DPR, dan salah satunya adalah RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari Komisi VI. Jakarta, Selasa, (7/7/2020).

” Kami menolak rencana DPR yang akan menarik RUU ini dari Prolegnas dan mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membawa RUU ini ke Paripurna untuk di sahkan menjadi UU”, kata Safar.

Menurut Safar, UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah mendesak di lakukan penyempurnaan, RUU yang telah di bahas oleh DPR dan Pemerintah ini telah menutupi kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain:
penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya;
perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah
Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia; perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan, menjadi wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha,pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan (pre merger notification); pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha;

perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi dalam kurun waktu pelanggaran; pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang; pemindahan ketentuan tentang integrasi vertikal ke dalam bab kegiatan yang dilarang; dan tidak dimasukannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Saat di mulainya pembahasan RUU ini, DPR dan Pemerintah sudah mengetahui jika UU 5/1999 ini sudah perlu di lakukan penguatan di berbagai bidang dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman saat ini dimana UU ini sidang 20 tahun lalu dan dalam perjalanannya sudah banyak yang perlu di lakukan penguatan antara lain:

Penguatan fungsi KPPU- RI sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar
yang dominan oleh Pelaku Usaha; pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (leniency programme); dan pengenaan pidana terhadap perbuatan mencegah atau menghalangi KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, serta terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan putusan KPPU”, jelas Safar.

JARI mendesak, agar DPR dan Pemerintah segera melaksanakan demokrasi ekonomi sebagaimana telah di tetapkan dalam TAP MPR- RI No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

” Kami mengingatkan kepada DPR dan Pemerintah bahwa RUU ini merupakan tindak lanjut dari TAP MPR No XVI tahun 1998 yang mengamanatkan agar negara melaksanakan kebijakan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana di amanat kan dalam pasal 33 UUD45″, terang Safar usai menghadiri pertemuan tentang keterbukaan informasi Publik di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta.

Continue Reading

Trending