Connect with us

Uncategorized

PELANTIKAN ANGGOTA DPR RI DAPIL ACEH AMAN DAN TENANG

Published

on

Jakarta 1 oktober 2019

Oleh:Darwis

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan MPR RI Periode 2019-2024

Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09.00 s.d 11.48 WIB, bertempat diruang Rapat Paripurna gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta Pusat telah diselenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan MPR RI Periode 2019-2024. Pejabat yang hadir dalam rapat ini adalah Presiden RI dan Wakil Presiden RI (Joko Widodo dan Yusuf Kalla), mantan Wakil Presiden RI (Tri Sutrisno), Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI priode 2014-2019, Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan, Jaksa Agung, Ketua BPK, Ketua KY, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Pimpinan KPK, Deputi Gubernur BI, Gubernur Lemhanas, Dubes negara sahabat dan lainnya. Rapat dipimpin oleh Indra Iskandar (Sekjen DPR RI), dihadiri oleh 711 anggota MPR RI masa bakti 2019-2024.

a. Agenda rapat adalah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan MPR RI Periode 2019-2024.

b. Pukul 09.15 WIB Arif Rahman Hakim (Sekjen KPU), menyampaikan : Sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan daftar nama tertua dan termuda berdasarkan pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 56/PL.9/6/KPU/9/2019 tentang calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang tertua dan termuda dalam Pemilihan Umum tahun 2019 adalah bagai berikut :

1) Pertama untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia satu anggota tertua nama Abdul Wahab Dalimunthe lahir 10 Januari 1939 usia 80 tahun jenis kelamin laki-laki agama Islam nama partai politik Partai Demokrat daerah pemilihan Sumatera Utara II. Anggota termuda nama Hillary Brigitta Lasut 1996 usia 23 tahun jenis kelamin perempuan agama Kristen Protestan nama partai politik Partai Nasdem daerah pemilihan Sulawesi Utara perwakilan Daerah Republik Indonesia.

2) Kedua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tertua nama Sabam Sirait tempat tanggal lahir Tanjungbalai 13 Oktober 1936 usia 82 Tahun jenis kelamin laki-laki agama Kristen daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta II. Anggota termuda nama Maharani 20 September 1997 usia 22 tahun jenis kelamin perempuan agama Islam daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

3) Untuk Anggota Majelis Permusawatan Rakyat RI Usia anggota tertua nama Sabam Sirait tempat tanggal lahir Tanjungbalai 13 Oktober 1936 usia 82 Tahun jenis kelamin laki-laki agama Kristen daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta II. Anggota termuda nama Maharani tempat tanggal lahir Palembang 20 September 1997 usia 22 tahun jenis kelamin perempuan agama Islam daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

c. Pukul 09.24 WIB, Indra Iskandar (Sekjen DPR RI), menyampaikan : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 56/01.9/06/KPU/9/2019 tentang calon terpilih anggota DPR dan DPD yang tertua dan termuda umum tahun 2019 tanggal 26 September 2019 dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPR RI adalah sebagai berikut : Ketua sementara saudara Haji Abdul Wahab Dalimunthe SH Partai Demokrat daerah pemilihan Sumatera Utara II, Wakil ketua sementara Hillary Brigitta Lasut Partai Nasdem daerah pemilihan Sulawesi Utara.

d. Pukul 09.27 WIB, Redonyer Moenek (Sekjen DPD RI), menyampaikan : Tentang pimpinan sementara DPD RI paripurna ke-1 DPD RI tanggal 1 Oktober 2019, pengumuman sementara DPD RI dalam sidang paripurna ke-1 DPD RI tanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang tertua dan termuda adalah Nama Sabam Sirait usia 82 Tahun Dapil DKI Jakarta II, termuda nama Maharani usia 22 tahun Provinsi Sumatera Selatan.

e. Pukul 09.32 WIB, Maruf Cahyono (Sekjen MPR RI), menyampaikan : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum nomor 56/PL.9/No 6 KPU/IX/2019 tentang calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang tertua dan termuda dalam Pemilihan Umum tahun 2019 ketentuan pasal 20 ayat 2 peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pimpinan sementara majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berasal dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok DPD yang berbeda. Pimpinan sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pertama ketua sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Sabam Sirait lahir Tanjungbalai 13 Oktober 1936 usia 82 Tahun calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah provinsi DKI Jakarta II.

2) Kedua Wakil ketua sementara Hillary Brigitta Lasut lahir Manado 22 Mei 1996 usia 23 tahun calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Nasdem daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara.

  1. pukul 09.40 s.d 10.35 WIB, bertempat diruang Rapat Paripurna gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta Pusat telah diselenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR RI Periode 2019-2024. Pejabat yang hadir dalam rapat ini adalah Presiden RI dan Wakil Presiden RI (Joko Widodo dan Yusuf Kalla), mantan Wakil Presiden RI (Tri Sutrisno), Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI priode 2014-2019, Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan, Jaksa Agung, Ketua BPK, Ketua KY, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Pimpinan KPK, Deputi Gubernur BI, Gubernur Lemhanas, Dubes negara sahabat dan lainnya. Rapat dipimpin oleh pimpinan Sementara DPR RI : Abdul Wahab Dalimunthe/F-Demokrat (Anggota DPR RI usia tertua didampingi oleh Hillary Brigitta Lasut/F-NasDem (Anggota DPR RI usia termuda), Rapat dihadiri oleh 575 anggota DPR RI masa bakti 2019-2024.

a. Agenda rapat paripurna DPR RI adalah:

1). Pengucapan sumpah dan janji anggota DPR RI masa bakti 2019-2024 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

2). Penyerahan memorandom Ketua DPR RI priode 2014-2019 kepada pimpinan sementara DPR RI masa bakti 2019-2014.

b. Pengucapan sumpah dan janji anggota DPR RI masa bakti 2019-2024 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. M Hatta ALI, SH.MH).

c. Ketua DPR RI priode 2014-2019 menyerahankan buku memori kinerja kepada pimpinan sementara DPR RI masa bakti 2019-2024.

  1. Pukul 10.38 s.d 11.02 WIB, bertempat diruang Rapat Paripurna gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta Pusat telah diselenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPD RI Periode 2019-2024. Pejabat yang hadir dalam rapat ini adalah Presiden RI dan Wakil Presiden RI (Joko Widodo dan Yusuf Kalla), mantan Wakil Presiden RI (Tri Sutrisno), Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI priode 2014-2019, Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan, Jaksa Agung, Ketua BPK, Ketua KY, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Pimpinan KPK, Deputi Gubernur BI, Gubernur Lemhanas, Dubes negara sahabat dan lainnya. Rapat dipimpin oleh pimpinan Sementara DPR RI. Rapat dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPD RI : Maharani (Anggota DPD RI usia termuda/Dapil Provinsi Sumatera Selatan) didampingi oleh Sabam Sirait (Anggota DPD RI usia tertua/Dapil Provinsi DKI Jakarta 2), Rapat dihadiri oleh 136 anggota DPD RI masa bakti 2019-2024.

a. Agenda rapat paripurna DPD RI adalah :

1). Pengucapan sumpah dan janji anggota DPR RI masa bakti 2019-2024.

2). Penyerahan memori Ketua DPD RI masa bakti 2014-2019 kepada pimpinan sementara DPD RI priode 2019-2024.

b. Pengucapan sumpah dan janji anggota DPD RI masa bakti 2019-2024 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. M Hatta ALI, SH.MH).

c. Ketua DPD RI masa bakti 2014-2019 menyampaikan buku memori kinerja DPD RI kepada pimpinan sementara DPD RI masa bakti 2019-2024.

  1. Pukul 11.05 s.d 11.02 WIB, bertempat diruang Rapat Paripurna gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta Pusat telah diselenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota MPR RI Periode 2019-2024. Pejabat yang hadir dalam rapat ini adalah Presiden RI dan Wakil Presiden RI (Joko Widodo dan Yusuf Kalla), mantan Wakil Presiden RI (Tri Sutrisno), Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI priode 2014-2019, Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan, Jaksa Agung, Ketua BPK, Ketua KY, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Pimpinan KPK, Deputi Gubernur BI, Gubernur Lemhanas, Dubes negara sahabat dan lainnya. Rapat dipimpin oleh pimpinan Sementara DPR RI. Rapat dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR RI : Hillary Brigitta Lasut/F-NasDem (Anggota DPR RI usia termuda) didampingi oleh Sabam Sirait (Anggota DPD RI usia tertua/Dapil Provinsi DKI Jakarta 2), Rapat dihadiri oleh 711 anggota DPD RI masa bakti 2019-2024.

a. Agenda rapat paripurna MPR RI adalah :

1). Pengucapan sumpah dan janji anggota MPR RI masa bakti 2019-2024.

2). Penyerahan memori pimpinan MPR RI masa bakti 2014-2019 kepada pimpinan sementara MPR RI priode 2019-2024.

b. Pengucapan sumpah dan janji anggota MPR RI masa bakti 2019-2024 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. M Hatta ALI, SH.MH).

c. Pimpinan MPR RI priode 2014-2019 menyerahankan buku memori kinerja kepada pimpinan sementara MPR RI masa bakti 2019-2024.

Jarrakpos/darwis

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Ronny : Potong Tangan Koruptor Aceh Timur !

Published

on

By

Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mendesak DPRK Aceh Timur membuat qanun, agar kedepannya diberlakukan hukum potong tangan bagi koruptor di Aceh Timur.

Hal itu disampaikan Ronny pasca tiga terpidana perjudian menjalani eksekusi cambuk di Halaman Masjid Agung Darussalihin, Gampong Jawa, Idi Rayeuk, Aceh Timur, pada Hari Senin (24/2/2020).

“Miris sekali, sepertinya selama ini hanya rakyat kecil saja yang dicambuk, sementara para koruptor tidak tersentuh hukum syariat sama sekali, jika benar – benar menerapkan hukum islam, maka koruptor harus dipotong tangannya, tapi mengapa tidak terjadi, benar – benar tidak adil,” kata Ronny, Senin 24 Februari 2020.

Ronny menilai penerapan hukum syariat di Aceh Timur hanya sandiwara pencitraan, terkesan tebang pilih dan hanya menyasar kaum lemah saja.

” Kita ini merasa paling beriman dan mengaku menerapkan hukum agama, tapi kita pura – pura buta dan tidak sadar, jika telah menista agama, dengan hanya menerapkannya pada kaum lemah saja, rasanya benar – benar tidak adil, jika para pejabat korup dan menyimpang santai – santai saja tidak tersentuh hukum syariat ini,” ujar putera Idi Rayeuk berdarah Aceh -Minang itu.

Ronny berharap para ulama mengawasi nilai – nilai keadilan dalam penerapan hukum syariat di Aceh Timur.

” Kita mohon para ulama kita, memperhatikan apakah pemerintah telah berlaku adil terhadap rakyat dalam hal penerapan hukum syariat di sini, karena para ulama punya otoritas besar dalam hal ini untuk mengingatkan lembaga penegak hukum,” sebut Ronny.

Ronny mengingatkan, jika hukum syariat hanya diberlakukan bagi kaum lemah, maka para pemimpinlah yang akan menanggung akibat dari ketidakadilan tersebut dan akan terus kehilangan kepercayaan dari rakyat selamanya.

” Jika para pemimpin berlaku tidak adil dalam hukum ini, itu namanya zalim, dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti,” pungkas eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Aceh itu menutup keterangannya.

Continue Reading

Uncategorized

Mahasiswa Aceh Minta Jokowi Bangun Rumah Dhuafa Di Aceh

Published

on

By

MALANG, JARRAKPOSACEH.COM – Mahasiswa Aceh di Malang meminta Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko widodo untuk membangun rumah dhuafa di Aceh, bertepatan dengan kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh.

Permintaan tersebut, disampaikan melalui spanduk berukuran 3×1,5 meter dengan bertuliskan “Pak Jokowi, kalau ke Aceh tolong bangun rumah dhuafa, Plt Gubernur lagi sibuk, Pak Jokowi saja yang bangun”, demikian tulisan dalam spanduk yang di bentangkan oleh Muhammad Rifqi mahasiswa fakultas Hukum dan Lathifa Al Mughnii Mahasisi Fakultas Psikologi di Universitas Wisnuwardhana Malang, Sabtu, 22 Februari 2020.

“Pesan ini, kami sampaikan ke Pak Jokowi yang saat ini mengunjungi Aceh, dan kami berharap, agar pesan ini tersampaikan ke Pak Jokowi, agar masyarakat Aceh yang sudah dijanjikan untuk di bangun rumah dari tahun lalu sampai sekarang belum juga di banguan oleh Pemerintah Aceh.

“Kami maklum kalau Plt Gubernur sangat sibuk sekarang, tidak sempat mengurusi rumah untuk masyarakat prasejahtera, oleh karena itu, kami sampaikan ke Pak Jokowi. Karena kami lihat, pak Jokowi sangat cepat merespon keluhan rakyat,” katanya

“Semoga pesan ini mendapat respon cepat dari pak Jokowi,” terang Rifqi saat membentangkan spanduk tersebut di depan Gedung Pasca Sarjana Universitas Wisnuwardhana Malang tersebut ( Red )

Continue Reading

Uncategorized

Mafia Peradilan di Jakarta

Published

on

By

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text]

Rohadi Siap Ungkap Mafia Peradilan Di DPR
Jakarta, – Mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Utara Rohadi menegaskan saat ini dirinya telah siap untuk membuka skandal mafia peradilan yang ada didalam sistem hukum Indonesia dan melibatkan sejumlah sosok yang memiliki impunitas.
Penegasan ini disampaikan Rohadi saat ditemui awak media di Lapas Suka Miskin dan melalui kuasa hukumnya, Yanto Irianto. Dia mengatakan, kliennya sangat siap untuk membeberkan semua praktek mafia hukum yang terjadi dilembaga peradilan hingga keakar-akarnya dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Kami mendesak Komisi III DPR RI untuk segera memanggil kliennya untuk dapat memberikan kesaksiannya secara terang benderang didepan para anggota dewan,” tegas Yanto dikantornya pada Jumat (20/12) lalu.
Rohadi sendiri menurut Yanto, tidak ingin meminta hukumannya dikurangi atau dibebaskan tetapi ingin para pelaku yang juga terlibat dalam kasusnya seperti hakim yang menjadi otak pelaku turut diproses.
“Rohadi siap menjadi justice colaborator agar persoalan mafia hukum yang terjadi dilembaga peradilan bisa dibongkar. Jangan sampai terjadi adanyaRohadi-Rohadi lainnya yang mengalami nasib serupa dikemudian hari,” ungkap Yanto mengutip Rohadi.
Diketahui, kasus skandal suap pendangdut Saipul Jamil yang melibatkan Rohadi ini banyak ditemukan kejanggalan. Mulai dari vonis otak pelaku suap yang diterapkan kepada seorang penghubung, hingga orang-orang yang juga disebut terlibat namun tidak tersentuh hukum karena memiliki impunitas.
Kasus Rohadi juga tengah menjadi perhatian publik hingga banyak pengamat, praktisi hukum angkat bicara. Hampir rata-rata mereka memberikan dukungan kepada Rohadi untuk menguak semua skandal mafia hukum diperadilan. Bahkan saat ini kasus itu sudah menjadi perhatian pihak DPR RI.
“mengapa sejumlah nama lain yang sudah diungkapkannya dipengadilan tidak tersentuh hukum? Mengapa KPK tidak bergerak membongkar praktek-praktek mafia hukum didalam kasus itu? Bukti-Bukti tentang keterlibatan sejumlah orang itu sudah dia ungkapkan secara terang benderang. kenapa KPK tidak mau membuka bukti-bukti yang sudah ada,” ungkap Yanto.
Dukungan juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani yang menegaskan bahwa pihaknya sudah merespon semua upaya Rohadi dalam menguak skandal mafia hukum dan dalam mencari keadilan.
“Bongkar saja. Kami akan bantu mengangkat kasusnya, kalau ada dugaan ketidakadilan atau impunitas terhadap pihak-pihak tertentu,” ungkap Arsul.
Sebelumnya, sebuah media online, Oke Zone memberitakan pada 2016 silam bahwa, Salah satu Majelis Hakim bernama Ifa Sudewi yang menangani perkara pencabulan Saiful Jamil pernah bertemu dengan Pengacara Saiful Jamil, Berthanatalia Ruruk Kariman yang merupakan istri dari seorang Hakim bernama Karel Tuppu. Pertemuan itu diakui Bertha dalam Pengadilan Tipikor. Ifa Sudewi sendiri saat ini menjabat sebagai Majelis Hakim yang
“Saya bertemu dua kali dengan Ifa, pertama didepan ruang kerja dan keduanya hanya berdiri dilantai dua pengadilan,” ungkap Bertha saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya pada Senin (24/10/16) seperti yang ditayangkan Oke Zone.
Pada Pengadilan Tipikor itu, Bertha mengaku saat bertemu dengan Hakim Ifa Sudewi tidak didampingi Rohadi kendati sebelumnya sempat bertemu Rohadi dan meminta izin kepadanya untuk bertemu Ifa Sudewi.
“Jadi waktu itu saya mau hadap Ibu Ifa dan menelepon Rohadi tapi ternyata sudah dirumah. Saya bilang mau menghadap, dia bilang masuk saja masuk saja,” uajr Bertha.
Kendati demikian, Bertha pada waktu itu juga mengaku pertemuannya dengan Hakim tidak membahas tentang rupiah atau kesepakatan, dan itu merupakan pertemuan pertamanya dengan Hakim Ifa usai menangani kasus Saipul Jamil.
Dasar inilah yang kemudian menjadi perhatian publik dan menjadi bukti terkait keberadaan tokoh yang memiliki impunitas dan tidak tersentuh hukum.
Rohadi sendiri, mengatakan pertemuan Hakim Ifa Sudewi dengan Berthanatalia adalah pelanggaran berat yang seharusnya tidak dilakukan sebagai seorang Hakim. Karena hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PBP.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Pasal 5 ayat (3) huruf e yang berbunyi “Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan kecuali dilakukan didalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.”
Apa yang dilakukan Hakim Ifa Sudewi telah melanggar Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia pada Bab IV Pasal 18 ayat (3) huruf a (Pasal 5 ayat (2) huruf a,b,c,d,e dan f.
Pada Bab IV dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia berisi tentang Tingkat dan Jenis Pelanggaran, sementara itu, pertemuan antara Hakim dan Pengacara yang berperkara masuk dalam pelanggaran berat Pasal 18 ayat (3) huruf a. Dengan sanksi mulai dari pembebasan dari jabatan, Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Sementara itu, menilik pertemuan Hakim Ifa Sudewi dengan Berthanatalia yang diungkap sejak 24 Oktober 2016, itu artinya sudah berjalan selama tiga tahun dan Hakim Ifa memiliki impunitas pasalnya tidak tersentuh hukum atau sanksi apapun.
“Sudah tiga tahun lamanya, hakim-hakim yang terlibat dalam skandal suap pedangdut Saipul Jamil tidak tersentuh hukum. Apakah hukum bisa berpihak, apakah memang ada kelompok yang punya hak impunitas walau melanggar hukum. Ini tidak adil dan harus diungkap demi terciptanya kebenaran dan keadilan dalam persamaan hukum,” tegas Rohadi saat dimintai keterangan oleh awak media di Lapas Suka Miskin pada Sabtu (7/12) lalu. (Red)

[/pl_text] [/pl_col] [/pl_row]
Continue Reading

Trending