Connect with us

News

Lagi, Pemkab Aceh Utara Geser 3 Pejabat JPT Pratama

Published

on

Aceh Utara (JP) – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali menggeser tiga pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Pergeseran atau rotasi jabatan tersebut dilakukan melalui prosesi pengukuhan dan pelantikan yang dilaksanakan pada Kamis, 3 Oktober 2019, di aula Setdakab Aceh Utara.

Ketiga pejabat JPT Pratama atau setara Eselon IIb yang dilantik tersebut, masing-masing Dr A Murtala, MSi, menjadi Kepala Bappeda Aceh Utara dari posisi sebelumnya sebagai Asisten III (Administrasi Umum) Setdakab, sedangkan posisi Asisten III sekarang dipercayakan kepada Drs Adamy, MPd, yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Selanjutnya Muhammad Zulfhadli, SSos, yang sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekarang menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.

Pelantikan pejabat JPT Pratama tersebut dilakukan langsung oleh Bupati H Muhammad Thaib, dan turut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Syarifuddin, SSos, Tim Seleksi Pejabat JPT Pratama Aceh Utara, sejumlah Kepala SKPK, para Kabag di lingkungan Setdakab, serta para ASN lainnya.

Bupati H Muhammad Thaib dalam sambutannya usai prosesi pelantikan, mengatakan rotasi maupun mutasi jabatan dalam birokrasi pemerintahan adalah hal yang wajar, sesuai dengan kebutuhan SDM dalam lingkup organisasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Kata Cek Mad, sapaan akrab Bupati Aceh Utara, proses pergeseran atau rotasi pejabat JPT Pratama tersebut sudah sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Juga telah melalui proses Jobfit atau uji kesesuaian oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pemkab Aceh Utara.

Rotasi pejabat ini juga telah mendapat Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-2961/KASN/9/2019 tanggal 9 September 2019, dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Terhadap unit kerja yang menangani administrasi kependudukan juga telah mendapat penetapan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 821.22-4304 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019,” ungkapnya.

Pada bagian lain sambutannya, Cek Mad juga mengingatkan para ASN dan para pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Utara untuk tidak coba-coba meminta jabatan. “Saya harap jangan minta jabatan, apalagi minta pindah jabatan. Jika saya tempatkan saudara pada satu jabatan, maka tekuni dulu di situ pada jabatan tersebut,” tegasnya.

Cek Mad juga meminta para pejabat untuk membudayakan hubungan harmonis antara semua ASN, lintas SKPK, atasan – bawahan, juga yunior – senior. Bangun silaturahmi yang baik, sehingga tercipta suasana kerja yang enerjik, disiplin dan bertanggungjawab.

Hingga saat ini, kata Cek Mad, sejumlah jabatan JPT Pratama di lingkungan Pemkab Aceh Utara masih kosong, sehingga terpaksa diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Menurut Cek Mad, untuk semua jabatan kosong tersebut harus dilakukan proses lelang jabatan dan fit and propert test oleh Tim Seleksi, dan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.(Mun)

News

YARA Desak Pemerintah Aceh dan DPRA Evaluasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Published

on

By

Banda Aceh/ Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). Evaluasi yang di maksud oleh YARA adalah pada pasal 65 dan 66 yang menyebutkan, pada saat qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 tahun sejak qanun ini di undangkan dan peraturan qanun ini harus di tetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak qanun ini di undangkan. Banda Aceh, Sabtu, (8/8/2020).

“Kami mendesak agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi pasal 65 dan 66 yang mengatur tentang jangka waktu pengalihan status bank di Aceh ke dalam bentuk syari’ah semuanya”, kata Safar.

YARA banyak mendapat keluhan dari berbagai pihak tentang proses pengalihan bank konvensional ke syariah saat ini, dan yang paling berdampak adalah masyarakat kecil yang biasanya menggunakan fasilitas bank konvensional seperti anjungan setor tunai mandiri, fasilitas kredit, fasilitas ATM dan banyak lagi yang biasanya ada di bank konvensional namun tidak ada di bank syariah.

Apalagi setiap rekening warga Aceh maupun kegiatan usaha di Aceh sekarang wajib di syari’ah kan ini dapat menghambat proses pembangunan ekonomi masyarakat. “Kami mendapat keluhan dari warga masyarakat jika saat ini mesin anjungan setor tunai Mandiri sudah tidak ada lagi di Aceh, dan masyarakat yang akan melakukan transaksi setor harus ke bank langsung dengan antrian yang panjang, padahal hanya mau setor 100 atau 500rb untuk berbagai keperluan, ini kan sudah mempersulit masyarakat, itu satu contoh kecil belum yang lainnya”, terang Safar

YARA menyarankan agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi Qanun tersebut, dengan memberikan pilihan kepada masyarakat Aceh bank mana yang akan di pilih, karena jika di lakukan seperti saat ini sebagaimana di atur dalam Qanun LKS, maka banyak masyarakat yang hak untuk menentukan pilihan fasilitas perbankan akan terampas dan ini bertentangan dengan konstitusi, oleh karena itu YARA mendesak agar di lakukan evaluasi atas Qanun LKS ini.

“Bagi warga Aceh dan pelaku usaha di Aceh saat ini di paksakan harus membuka rekening di Bank Syari’ah, kalau pun tidak bersedia dan masih ingin di bank konvensional maka proses transaksi nya harus ke luar Aceh dimana ada bank konvensional, ini kan mempersulit, sementara fasilitas bank syariah belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini di Aceh, belum lagi dengan penutupan kantor kantor bank konvensional di Aceh akan berdampak pada sektor lainnya, ini perlu kajian lebih luas dengan berbagai pihak terutama pelaku usaha yang menggunakan jasa perbankan agar semangat menegakkan syariat di Aceh tidak malah membuat masyarakat dan pelaku usaha di Aceh menjadi resah dan menghambat pembangunan ekonomi”, terang Safar.

YARA juga saat ini sedang mempersiapkan diskusi tentang dampak dari Qanun LKS ini.

Continue Reading

News

Yara Aceh utara Buka Posko Pengaduan Terkait Kelangkaan LPG

Published

on

By

ACEH UTARA, Terkait persoalan kelangkaan Gas LPG 3 Kg serta adanya pangkalan yang menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang meresahkan warga di Aceh Utara Sejak bebarapa Bulan terakhir Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Buka posko pengaduan.

Kepala Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Utara, Iskandar PB Melalui Sekretaris Bakhtiar menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapat laporan dari masyarakat di sejumlah Kecamatan di Aceh Utara adanya pangkalan Gas LPG nakal yang menjual diatas harga yang ditentukan Pemerintah.

“Kita sangat banyak mendapat laporan Masyarakat terkait langkanya Gas LPG 3 kg dan adanya oknum pangkalan nakal yang menjual hingga harga 40 ribu, YARA akan segera melakukan investigasi, jika nantinya ada bukti, kita akan bawa kasus ini ke Ranah Hukum dengan melaporkan ke pihak yang berwajib,” kata Bakhtiar pada Jumat 7 Juli 2020.

Bakhtiar meminta masyarakat Aceh Utara untuk aktif memantau pedagang maupun Distributor nakal yang menjual Gas LPG 3 Kg diatas HET serta adanya pangkalan yang menimbun Gas bersubsidi tersebut

“Jika ditemukan kecurangan di lapangan kita minta Masyarakat untuk tidak perlu takut melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib maupun ke pihak YARA karena itu merupakan gas subsidi yang di rioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu,” pinta Bakhtiar

Bakhtiar meminta masyarakat tidak perlu takut karena pihak YARA siap mendampingi dan tidak akan di publish identitas pelapor.

“Silahkan Datang ke kantor YARA Perwakilan Aceh Utara di Jl. Medan – Banda Aceh, Meunasah Alue Drien Lb, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh atau Bisa Hubungi Call Center Kami di No :+62 853-7126-9030 dan +62 813-6262-0894,” lanjut Bakhtiar

Bakhtiar menambahkan jika ditemukan Sub-Penyalur (pangkalan) yang menjual gas LPG 3 Kg kepada bukan pengguna LPG 3 Kg, yaitu masyarakat miskin dan usaha mikro, atau menjual gas LPG 3 Kg di atas HET, maka bisa dikenakan sanksi pidana hal itu berpacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik Eksekutif dan Legislatif untuk benar-benar serius menananggapi fenomena ini, dan segera menyidak pangkalan secara Rutin,” Pungkasnya.

Sebelumnya dieberitakan Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Ir Risawan Bentara, MT, mengatakan mahalnya harga gas LPG tabung 3 Kg kemungkinan karena adanya ulah oknum pedagang yang memanfaatkan situasi dan kondisi selama Hari Raya Idul Adha 1441 H.

“Oknum pedagang pengecer atau kios yang mencari keuntungan pribadi yang memanfaatkan situasi, di mana kebutuhan terhadap LPG 3 Kg meningkat tajam menghadapi Hari Raya Idul Adha,” kata Risawan, Jumat, 7 Agustus 2020. (Red)

Continue Reading

Aceh Selatan

Halal Bihalal, DPC Partai Demokrat Aceh Selatan Lalukan Penyembelihan Hewan Qurban.

Published

on

By

JARRAKPOSACEH, ACEH SELATAN — Dalam rangka menjalin silaturahmi sesama kader, DPC Partai Demokrat Aceh Selatan menggelar kegiatan internal yang dirangkai dengan penyembelihan hewan qurban berupa satu ekor sapi. Acara ini dilaksankan di halaman Kantor DPC Partai Demokrat Aceh Selatan pada hari Minggu, 2 Agustus 2020 atau bertepatan di hari ketiga Idul Adha 1441.

Mengingat situasi daerah tengah diterpa lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka pelaksanaan acara dilakukan secara sederhana dan menerapkan SOP protokol kesehatan.

Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Selatan Teuku Bustami, SE dalam press releasenya menjelaskan kegiatan tahunan ini terlaksana berkat kerjasama kader Partai Demokrat Aceh Selatan dan bantuan anggota DPR RI asal Aceh yang juga Sekjend DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya (TRH).

” Alhamdulillah, kami ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh kader yang telah ikut berpartisipasi. Khususnya kepada Bapak Teuku Riefky Harsya yang telah membantu kesuksesan acara ini. Salam hormat dari kami seluruh kader Demokrat Aceh Selatan”, ucap Teuku Bustami yang juga Pimpinan DPRK Aceh Selatan ini.

Selain untuk bersilaturrahmi dan penyembelihan hewan qurban, kegiatan internal terbatas yang diikuti oleh Pengurus Harian DPC, anggota DPRK Fraksi Demokrat dan Ketua DPAC se-Aceh Selatan ini juga bertujuan menyampaikan intruksi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pandemi Covid-19 yang terus masif hingga kasus positif semakin meningkat.

“Saya ingin meneruskan pesan Ketum AHY agar setiap kader Demokrat harus pro aktif memberikan edukasi dan informasi yang benar dan terukur kepada lapisan masyarakat”, Lanjut Teuku Bustami.

“Seperti kita ketahui, saat ini di daerah kita terjadi lonjakan kasus. Saya tekankan agar seluruh kader mematuhi himbauan pemerintah. Wabah corona ini nyata adanya. Bukan rekayasa. Daerah kita sudah transmisi lokal. Bantu sosialisasikan anjuran pemerintah agar mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Jika tidak begitu penting, untuk sementara ini jangan keluar rumah dulu. Jikapun terpaksa keluar jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, hindari keramaian dan jaga jarak ketika berinteraksi sosial. Ulama kharismatik Aceh, Abu Mudi Samalanga sudah mengingatkan kita semua. Harapan kita, dengan kewaspadaan yang tinggi ini dapat memutus mata rantai siklus penyebaran Covid-19. Mari kita saling mengingatkan. Dari kita, oleh kita dan untuk kita. Disiplin ini bagian dari ikhtiar, seraya kita terus bermunajat kepada Allah SWT agar wabah ini segera berakhir “, pungkasnya yang di amini Sekretaris Erry Zulhendri, Bendahara Rendri Kristian serta Jubir yang juga Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Aceh Selatan Taufik Zain.

Continue Reading

Trending