Connect with us

Nasional

Ucapan Terima Kasih Polisi Menggema, Aksi Unjukrasa Ribuan Mahasiswa Di Lhokseumawe Berlangsung Damai

Published

on

Lhokseumawe (JP) – Aksi unjukrasa yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lhokseumawe dan Aceh Utara, berjalan dengan damai dan tanpa aksi anarkisme, kamis (03/10/2019).

Ucapan terima kasih Polisi juga terdengar menggema di Kantor DPRK Lhokseumawe, Koordinator aksi dengan lantang memberikan komando aksi upacan terima kasih kepada polisi diikuti teriakan ribuan mahasiswa dan langsung disambut ucapan yang sama oleh Polri kepada mahasiswa.

Aksi unjukrasa mahasiswa tersebut terkait aksi yang dilakukan pada tanggal 24 september di gedung DPRK Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, mahasiswa juga menuntut pembentukan Pansus DPRK dan Penuntasan Irigasi Krueng pase. Hal ini termuat dalam pernyataan sikap aliansi mahasiswa pase tentang mengawal petisi. Hal ini sesuai dengan pernyataan sikap daro Aliansi Mahasiswa Pase.

Mulai pagi, mahasiwa dari berbagai kampus mulai berkumpul di halaman Maseum Lhokseumawe sebagai titik kumpul dan parkir kendaraa , lalu langsung melakukan aksi unras berjalan kaki menuju Kantor DPRK Lhokseumawe.

Ribuan mahasiswa tumpah ruah di Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe, selanjutnya mereka bergerak ke jalan Merdeka dan menuju ke gedung DPRK Lhokseumawe. membludaknya jumlah mahasiswa yang memadati lajur jalan tersebut membuat lalu lintas sendikit macet, namun tidak berlangsung lama karna kesiapan petugas kepolisian melakukan pengawalan dan pengaturan jalan dititik macet lalu lintas.

Mahasiswa langsung memadati jalan didepan gedung DPRK Lhokseumawe, sehingga arus mahasiswa yang melakukan unjukrasa semakin memadati lokasi didepan gedung dewan tersebut.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta, S.Ik yang kembali memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut berlangsung dengan humanis serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara mahasiswa dan petugas keamanan.

Kegiatan aksi unjukrasa yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa, didepan gedung DPRK Lhokseumawe tersebut berakhir sekitar pukul 13.00 Wib dengan berjalan dengan damai serta tanpa ada aksi anarkisme.(Mun)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Ketua MPR Minta Polri Izinkan Sipil Pakai Pistol Kaliber 9mm Buat Bela Diri

Published

on

By

JARRAKPOSACEH — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis hendaknya mempertimbangkan jenis peluru tajam kaliber 9mm untuk bela diri masyarakat sipil yang sudah memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api.

Bamsoet mengatakan, di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 tahun 2015 diatur jenis senjata api peluru tajam yang boleh dimiliki, yakni dibatasi untuk senapan berkaliber 12 GA dan pistol berkaliber 22, 25, dan 32.

“Sebetulnya di berbagai negara, sudah memperbolehkan menggunakan pistol kaliber 9 mm. Mungkin Kapolri bisa mempertimbangkan merevisi Perkap tersebut,” ujar Bamsoet dikutip dari Antara, Minggu (2/8).

Dalam Perkap tersebut disebutkan, ada tiga macam senjata api yang boleh dimiliki untuk bela diri, selain senjata api peluru tajam, ada senjata api peluru karet dan senjata api peluru gas.

Dua jenis senjata disebut terakhir itu tidak mematikan, namun tetap berbahaya. Karena itu, peluru karet dan peluru gas dibatasi untuk peluru berkaliber 9 mm. Senjata berkaliber peluru lebih dari itu akan dikatakan ilegal dan wajib diserahkan ke kepolisian.

Sementara itu, Bamsoet mengatakan, akan menggelar Lomba Asah Kemahiran Menembak bagi para pemilik izin khusus senjata api bela diri, yang akan digelar bersama Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Izin Khusus Senjata Api Beladiri (DPP-PERIKSHA) dan International Defensive Pistol Association Indonesia (IDPA Indonesia).

Lomba itu memperebutkan Piala Ketua MPR RI dan berbagai hadiah lainnya.

“Lomba itu akan sangat menarik karena berbeda dengan lomba kemahiran tembak reaksi dalam naungan International Practical Shooting Confederation (IPSC). Di IPSC, menembak sebagai olahraga, senjata terlihat, dan peserta menggunakan kostum olahraga. Sedangkan dalam lomba asah ketrampilan PERIKSHA dan IDPA Indonesia, para peserta yang memiliki izin khusus senjata api akan tampil menggunakan kostum keseharian mereka dengan senjata tak terlihat publik,” kata Bamsoet.

Ia memisalkan, bagi yang sehari-hari biasa memakai jas, dalam lomba juga akan memakai jas. Begitupun dengan yang biasa memakai batik, kemeja maupun style fashion lainnya, dalam lomba akan memakai style-nya masing-masing.

Mantan Ketua DPR RI itu menjelaskan, yang ditekankan dalam lomba nanti lebih kepada penggunaan senjata api dengan skenario pada kehidupan sehari-hari (dunia nyata).

Selain bagi para warga sipil yang telah memiliki izin khusus senjata api, lomba juga bisa diikuti personel kepolisian maupun tentara, yang sehari-hari juga membawa senjata.

“Sebelum lomba, para peserta akan dibekali ilmu tentang bagaimana teknik penembakan, teknik bergerak, hingga teknik isi ulang peluru (reload magazine). Dan yang terpenting, tentang keamanan senjata dan arena penembakan. Lebih dari itu, tentunya tentang filosofi pistol sebagai alat membela diri, bukan untuk ajang pamer, gagah-gagahan ataupun menunjukkan kekuatan,” kata Bamsoet.

Continue Reading

Hukum

Lagi Kasus Penusukan Imam Masjid di Pekanbaru. Pelaku Mengaku Kecewa

Published

on

By

PEKANBARU, JARRAKPOSACEH.com – Yazid Umar Nasution (36) seorang imam Masjid Al Falah Darul Muttaqin di Jalan Sumatera, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, diserang seorang pria berinisial IM (24).

Peristiwa penyerangan itu terjadi pada Kamis (23/7/2020), sekitar pukul 19.00 WIB.

Saat itu, korban sedang memimpin doa usai menjadi imam shalat isya berjemaah.

Sebelum bacaan doa selesai, tiba-tiba datang seorang pria dari arah depan dan langsung melakukan penyerang terhadap korban.

Pelaku menghunuskan pisaunya ke arah korban. Namun, korban cepat menyadarinya dan langsung menangkis serangan pelaku.

Saat korban dalam posisi telentang, pelaku kembali menusuk dan mengenai bagian dada korban.

Saat itu, korban berusaha melawan dengan menendang pelaku tersebut. Sejumlah jemaah yang ada di dalam masjid langsung melindungi korban.


Sedangkan pelaku yang mencoba kabur berhasil ditangkap oleh para jemaah.

“Pelaku ini melakukan penyerangan terhadap korban dengan menggunakan pisau, sehingga korban mengalami luka gores di dada sebelah kiri,” kata Kapolresta Pekanbaru Kombes  Nandang Mu’min Wijaya seperti dikutip Kompas.com pada Jumat (24/7/2020).

Sebab, pelaku sebelumnya konsultasi dengan korban terkait permasalahan pribadinya.

“Jadi pelaku ini sudah beberapa kali berkonsultasi tentang permasalahannya. Namun, pelaku merasa tidak pernah mendapatkan solusi. Akhirnya diduga pelaku kecewa dan stres, kemudian pelaku melakukan penusukan terhadap korban,” kata Nandang.

Namun, polisi masih mendalami motif pelaku. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku.

Continue Reading

Bisnis

Jari Desak DPR Segera Sahkan RUU Pratik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Published

on

By

Jakarta, JARRAKPOSACEH — Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Safaruddin, menolak rencana DPR yang akan menarik RUU ini dalam Prolegnas dan mendesak DPR- RI agar segera mengesahkan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah di bahas oleh DPR dan Pemerintah dan hanya tinggal di bawa dalam sidang paripurna saja.

Namun, pekan lalu Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7), menyampaikan Badan Legislasi (Baleg) DPR- RI bakal menarik belasan rancangan undang-undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Belasan RUU itu dicabut atas usulan dan evaluasi fraksi maupun komisi di DPR, dan salah satunya adalah RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari Komisi VI. Jakarta, Selasa, (7/7/2020).

” Kami menolak rencana DPR yang akan menarik RUU ini dari Prolegnas dan mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membawa RUU ini ke Paripurna untuk di sahkan menjadi UU”, kata Safar.

Menurut Safar, UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah mendesak di lakukan penyempurnaan, RUU yang telah di bahas oleh DPR dan Pemerintah ini telah menutupi kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain:
penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya;
perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah
Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia; perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan, menjadi wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha,pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan (pre merger notification); pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha;

perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi dalam kurun waktu pelanggaran; pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang; pemindahan ketentuan tentang integrasi vertikal ke dalam bab kegiatan yang dilarang; dan tidak dimasukannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Saat di mulainya pembahasan RUU ini, DPR dan Pemerintah sudah mengetahui jika UU 5/1999 ini sudah perlu di lakukan penguatan di berbagai bidang dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman saat ini dimana UU ini sidang 20 tahun lalu dan dalam perjalanannya sudah banyak yang perlu di lakukan penguatan antara lain:

Penguatan fungsi KPPU- RI sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar
yang dominan oleh Pelaku Usaha; pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (leniency programme); dan pengenaan pidana terhadap perbuatan mencegah atau menghalangi KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, serta terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan putusan KPPU”, jelas Safar.

JARI mendesak, agar DPR dan Pemerintah segera melaksanakan demokrasi ekonomi sebagaimana telah di tetapkan dalam TAP MPR- RI No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

” Kami mengingatkan kepada DPR dan Pemerintah bahwa RUU ini merupakan tindak lanjut dari TAP MPR No XVI tahun 1998 yang mengamanatkan agar negara melaksanakan kebijakan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana di amanat kan dalam pasal 33 UUD45″, terang Safar usai menghadiri pertemuan tentang keterbukaan informasi Publik di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta.

Continue Reading

Trending