KesehatanNasionalNews

Mahkamah Agung (MA) Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Foto : Mahkamah Agung RI

JAKARTA (JARRAKPOSACEH.COM) – Mahkamah Agung (MA) kabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir, pada 2 Januari 2020 lalu.

“Kabul permohonan hukum sebagian,” tulis MA dalam putusannya, Senin (9/3/2020)

Sidang putusan pengabulan tersebut dilakukan oleh hakim agung Yoesran, Yodi Martono, dan Supandi pada 27 Februari 2020.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung agar dibatalkan.

Perpres tersebut mengatur kebijakan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sampai dengan 100%. Kenaikan ini dipicu oleh defisit BPJS yang diperkirakan berada di angka 15.5 triliun. Angka ini menurun dari jumlah defisit yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun 2019 yang mencapai Rp 32 triliun.

Tony Samosir menyatakan, pasien kronis cenderung mendapat diskriminasi dari perusahaan karena dianggap sudah tidak produktif lagi, sehingga rawan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan.

Seharusnya pemerintah dapat menekan pengeluaran dan melakukan ekspansi efisiensi, yaitu pemerintah harus lebih fokus membenahi sistem internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, pemerintah harusnya tidak menjadikan opsi menaikkan iuran menjadi penambal masalah defisit BPJS Kesehatan, melainkan harus fokus untuk efisiensi dalam segala aspek internal maupun eksternal.

Dengan kabulnya permohonan Tony Samosir, nominal iuran BPJS kembali seperti semula dan tidak ada kenaikan seperti yang diberitakan sebelumnya. Salman law

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button