Aceh TimurDaerahNewsOpini

Pemkab Aceh Timur Dinilai Lamban Respon Surat Kemendes

Foto : Indra Makmu M. Nuraki (Ist)

Idie Rayeuk, JARRAKPOSACEH — Tokoh masyarakat Indra Makmu M. Nuraki menilai Pemkab aceh timur lamban merespon dua surat edaran kemendes PDTT NO 4/2020 , NO 8/2020 perihal pembinaan dan pengendalian dana desa TA 2020 dan desa tanggap covid 19, penegasan padat karya tunai yang menyebabkan pemerintah desa dalam kabupaten aceh timur, khususnya kec indra makmu belum berani menindaklanjuti surat dr kementrian desa tertanggal 17 maret dan 24 maret.

Lebih lanjut Adapun Nurakien jelaskan substansi dari surat edaran tersebut adalah menegaskan kepada keuchik keuchik dalam pengelolaan dana desa agar memprioritaskan 2 hal penting yaitu Pencegahan dan penanganan COVID 19 dan program Kegiatan2 padat karya dibayar tunai (PKTD).

Akibat lambannya pemkab aceh timur dalam menyikapi hal surat edaran, telah mengakibatkan pemerintah gampong merasa belum memiliki payung hukum melaksanakan musyawarah desa untuk melakukan perubahan APBG gampong dgn memasukkan dan menempatkan kegiatan dgn pola PKTD, dan kegiatan penanganan bencana, keadaan darurat yg mendesak (covid 19) agar segera dpt dilaksanakan pd pelaksanaan kegiatan tahap I (40%).

Nuraki mengungkapkan dengan belum dilakukannya APBG perubahan,sehingga realokasi dan refocusing penanganan covid 19 menjadi terkendala sesuai PROTOKOL RELAWAN DESA LAWAN COVID, padahal hal tersebut dinilai sudah sangat urgen segera dilakukan misalkan edukasi warga, pemantauan warga pendatang, pendataan warga rentan, menyiapkan ruang isolasi kpd ODP, menyiapkan logistik utk situasi dan kondisi darurat.

APBG gampong yg telah disahkan juga belum mengakomodir kegiatan kegiatan pola padat karya dibayar tunai yg diyakini sbg solusi awal agar warga kembali mendapatkan sumber pendapatan yg selama ini terganggu akibat adanya kebijakan sosial distanting.

Nuraki menilai cukup beralasan jika masyarakat desa menuntut agar pemerintah gampong bersikap responsif dgn kondisi warga dgn segera melakukan revisi anggaran APBG dgn menyisir kembali kegiatan2 yg dinilai kurang prioritas dan relevan dilakukan saat ini kemudian di alokasikan kembali pd kegiatan penanganan covid 19 dan PKTD.

Sesuai PERMENDES PDTT no 11/2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020 yg secara eksplisit di anjurkan untuk pemenuhan masalah sosial yaitu KESEHATAN, ujar nuraki yang juga merupakan Paralegal YARA. []

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button