DaerahHukumNews

Dek Gam Serahkan Daftar Kasus Dugaan Korupsi di Aceh ke Kapolda

BANDA ACEH, JARRAKPOSACEH — Anggota Komisi 3 DPR RI, Nazaruddin Dek Gam mengapresiasi kinerja Polda Aceh yang berhasil menjalankan Satgas Aman Nusa II Polda Aceh dengan baik.

Hal itu disampaikan Dek Gam sapaan Nazaruddin usai menggelar pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Wahyu Widada.

Pertemuan dalam rangka reses anggota DPR RI berlangsung Jum’at (15/5/2020), siang di Mapolda Aceh. “Saya apresiasi kinerja Kapolda Aceh yang sudah menjalankan Satgas Aman Nusa II dengan baik, ini merupakan satu kesuksesan,” kata Dek Gam.

Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada dalam pertemuan itu didampingi Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kombes Pol. Marzuki Ali Basyah, yang merupakan putra Aceh, serta Direktur Intelijen Keamanan (Dir Intelkam), Kombes Pol Supriadi Djalal.

Politisi PAN ini juga menjelaskan Satgas Aman Nusa II itu fokus utamanya adalah  pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum.

Satgas ini juga dalam rangka bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. “Saya selaku anggota Komisi 3 dimana mitra kerjanya adalah Polri, maka sudah wajib bagi saya untuk memantau dan mempertanyakan sejauh mana Satgas Aman Nusa II di Aceh,” jelas Dek Gam.

Dek Gam mengaku puas dengan apa yang disampaikan Kapolda Aceh terkait Satgas Aman Nusa II. Dimana Polda Aceh selain fokus pada Covid-19 yang merupakan bencana non alam, juga fokus pada bencana alam yang terjadi Aceh Tengah dan banjir di Banda Aceh serta Aceh Besar. “Artinya Kapolda Aceh sudah menjalankan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Mabes Polri, ” ujarnya.

Dek Gam dalam pertemuan itu juga menyerahkan sejumlah daftar kasus dugaan korupsi yang masih mandek atau jalan di tempat. Kasus-kasus itu saat ini masih berada di Polda Aceh. “Saya meminta kalau kasus-kasus yang masih jalan di tempat dan belum jelas penanganannya untuk diselesaikan dan diusut tuntas,” jelas Dek Gam.

Selain itu, Dek Gam juga meminta Kapolda Aceh untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi pada pemberian izin, baik izin tambang maupun izin mendirikan bangunan (IMB). Pasalnya korupsi tidak hanya terjadi pada pengadaan barang dan jasa, tapi juga pada pemberian izin. “Selama ini saya nilai masih luput perhatian aparat hukum pada proses pemberian izin, padahal disana juga sering terjadi dugaan korupsi, dan ini kedepan juga harus menjadi perhatian Polda Aceh, ” ujarnya.

Wakil Bendahara Umum DPP PAN itu juga mengapresiasi langkah Kapolda Aceh yang mau turun langsung ke lokasi bencana seperti yang terjadi di Aceh Tengah. “Kapolda juga sukses melakukan razia bahan pokok dan razia perbatasan Aceh untuk mencegah penyebaran Covid-19,” kata Presiden Persiraja itu.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button