DaerahNewsPolitik

Anggota Komisi IV DPRA Minta Pemerintah Aceh ikuti Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Proyek Multy Years

Foto : Anggota Komisi IV DPRA, Armiyadi, SP (Ist)

Banda Aceh, JARRAKPOSACEH — Anggota Komisi IV DPRA, Armiyadi, SP meminta Pemerintah Aceh mengikuti prosedur dalam pelaksanaan proyek multy years periode 2020-2022.

Kepada media Jarrak Pos Aceh Selasa (21/7/20) Armiyadi menyebutkan, dirinya secara pribadi tidak ingin pembangunan aceh terhambat, akan tetapi Pemerintah Aceh diminta mempersiapkan rencana pembangunan secara matang sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.

“Pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan dokumen pendukung terkait pekerjaan tersebut, baik persiapan lokasi maupun persiapan dokumen proyek multy years sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan, ia berharap trase tersebut tidak berubah dari rencana awal semasa kepemimpinan gubernur sebelumnya” kata Armiyadi, SP.

Menurut Armiyadi, SP sebelum mengeksekusi proyek tersebut, pemerintah Aceh sudah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRA Melalui Sidang Paripurna dan mengantongi dokumen pendukung seperti kajian AMDAL, Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan kajian-kajian teknis lainnya.

” Armiyadi, SP berharap pekerjaaan multy yers tersebut dapat dikerjakan dan diselesaikan secara tepat waktu tanpa adanya masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari.

“Untuk pembangunan Aceh sangat kita dukung dan perlu kita lakukan upaya percepatan demi kemajuan Aceh, akan tetapi kami perlu tekankan agar persiapan dan pelaksanaan pekerjaan multy years tersebut dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan kata Armiyadi, SP.

Menurut Armiyadi, SP pelaksanaan proyek multy years tahun jamak (2020-2022) akan dilakukan pengerjaan oleh Pemerintah Aceh sekitar 12 paket jalan lintas penghubung antar kabupaten di Aceh, yang akan dibangun menggunakan dana otonomi khusus Aceh.

Bahkan ia mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal dan mengawasi pengerjaan proyek tersebut sehingga hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh, demikian pungkas Armiyadi, SP.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button