Jakarta/ Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin meminta Ketua Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) Pusat, Komjen Pol. Dr. M. Iriawan SH. MM. MH, untuk menegur pengurus IMBI Aceh terkait dengan permintaan dialokasi anggaran kegiatan touring Damai Aceh jelang 15 tahun perdamaian Aceh, yang memantik ragam komentar di jejaring maya sejak Rabu (13/8/2020).

Kegiatan yang menyerap anggaran Rp 305.663.796 heboh setelah beredarnya surat dari Sekda Aceh kepada bupati/wali kota, meminta fasiltasi pengamanan lalu lintas untuk acara hobi orang kaya. Walaupun informasi terakhir bahwa anggaran tersebut telah dibatalkan dan IMBI Aceh tetap melakukan touring tanpa menggunakan uang dari APBA, pun demikian ini perlu mendapat atensi serius dari ketua IMBI Pusat. Patut di duga IMBI Aceh membatalkan memakai uang APBA karena sudah duluan terungkap ke publik dan dilakukan dengan mengundang anggota IMBI dari luar Aceh pada masa pandemi Covid-19.

” Yang kami tahu pecinta IMBI itu kan semuanya orang kaya, kendaraannya saja ratusan juta, jadi sangat tidak logis ketika mau menerima kegiatan yang uang minyaknya di alokasikan dari uang rakyat, Ini mempermalukan IMBI di seluruh Indonesia karena mau terima uang rakyat. Maka YARA meminta ketua Umum pusat Bapak Jenderal Iriawan untuk menegur pengurus IMBI Aceh agar tidak menerima kegiatan IMBI yang dibiayai dari uang negara. level klub motor besar kok minta uang ke negara, bikin malu seluruh pengurus IMBI, ” pinta Safar.

“Uang yang sudah dialokasi ini batal di pakai karena banyaknya keritikan dari berbagai unsur di Aceh karena alokasi dana dari APBA tersebut bocor ke publik, jika saja ini tidak bocor ke publik tentu sudah di pakai, tentu ini sangat melukai hati masyarakat di Aceh yang angka kemiskinan nya masih juara satu di Sumatera,” Kata Safar di Jakarta yang sedang mempersiapkan spanduk kampanye advokasi penyelesaian sengketa tapal batas kampus Unsyiah dan UIN Ar-Raniry kepada Presiden Jokowi di Jakarta.

BANDA ACEH, Momentum Peringatan 15 tahun Perdamaian Aceh jangan hanya sebatas seremonial semata, tapi harus berjalan sesuai apa yang telah disepakati dalam Butir MoU Helsinki.

Hal itu disampaikan oleh tokoh Masyarakat Aceh Tgk. H. Ishak Yusuf menjelang perayaan 15 Tahun Damai Aceh, menurutnya selama 14 tahun Pemerintah dan tokoh perdamaian Aceh hanya merayakan dengan acara seremonial belaka.

“Perayaan Damai Aceh di tahun – tahun sebelumnya tidak ada relevansi apapun dan sangat tidak bermanfaat terhadap penyelesaian butir-butir MoU yang telah disepakati dalam perjanjian Helsinki,” ujar pria yang akrab disapa Ayah Ishak tersebut

Ayah Ishak mengatakan, jika hanya sebatas seremonial lebih baik ditiadakan saja, karena hanya menguras Miliaran uang rakyat melalui APBA.

“Saat ini masyarakat sudah bosan dan muak dengan tingkah elit, baik Pemerintah maupun tokoh perdamaian lainnya yang tidak memikirkan penderitaan masyarakat Aceh,” sebut Ayah Ishak

Seharusnya kata Ayah Ishak, untuk mengisi perdamaian Aceh dengan menjalankan setiap yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Baik poin-poin MoU yang telah dikonversi atau diterjemahkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) ataupun yang tidak berhasil dimasukkan.

“Eksekutif, Legislatif dan Para elite politik Aceh segera mengambil langkah-langkah strategis Agar MoU Helsinki dan UUPA dirasakan dan dimiliki oleh semua Rakyat Aceh, Bukan hanya sekelompok orang tertentu saja, ketika membayangkan MoU Helsinki dan UUPA rakyat Aceh jangan hanya kita doktrin untuk peduli terhadap Bendera bintang bulan saja, namun ada hal-hal lain yang lebih subtansial dan bisa membuat masyarakat Aceh makmur dan sejahtera apabila butir-butir tersebut direalisasikan,” tegas mantan Staf Ahli Ketua DPR Aceh tersebut

Rakyat Aceh, lanjut Ayah Ishak ingin melihat Para elite politik di Aceh tidak hanya membicarakan masalah Bendera, namun kita mau ada warna baru para Refleksi perdamaian 15 Agustus 2020 nanti, Tokoh perdamaian harus menyuarakan butir-butir MoU Helsinki yang belum terealisasikan tersebut.

“Stop menjadikan butir-butir MoU Helsinki dan UUPA hanya milik segelintir orang saja, Saatnya kita semua masyarakat Aceh harus punya rasa patriotisme dan rasa memiliki terhadap MoU Helsinki dan UUPA,” pinta Mantan ketua Partai Buruh Aceh tersebut

Ayah Ishak melanjutkan masih persoalan Aceh yang belum di selesaikan seperti pelanggaran HAM masa konflik bersenjata yang menelan korban jiwa sekitar 40 hingga 60 Ribu jiwa.

“Semua pihak harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Aceh, dengan cara mendukung kerja-kerja KKR Aceh, termasuk pembagian hasil alam Aceh” katanya lebih lanjut

Ayah Ishak juga menukilkan Perdamaian Aceh dalam bentuk sebuah pantun yang sangat menyentuh

Thon Tujoh Nam Geubuka Prang, Aman Tentram 2005, Lahe Dame RI ngon GAM, Geubalek Nan jeut KPA

Beude Dikoh Rata Simpang, RI ngon GAM Meuduk Sama, Mandum Janji ka Mutuleh, di Blahdeh Nanggroe Luwa

Ta meujanji Sabe Keudroe, Peugot Nanggroe Sama-Sama, Pileh Pemimpin Ulee Sagoe Ngat Jeut Ato Pue yang Hawa

Buku MoU tinggai Lam Gudang, Adat Ngon Reusam Tan Na Soe Pakoe, Rakyat Sengsara Susah Hanaban, Peng dum Meukuyan Yatim dum Deuk Troe

Bek Tajok Adat Nibak Ureueng Mbong, Bek Tajok Hukom Bak Ureung Teuga, Bek Peu Ceukoe Ie Peuregam Angen, Bek Le Peu Meu En Kawe tan Mata.

Bek le tabi angan-angan, Wujud Sapue Tan Wahe e Kanda, Bek le Yue Magun dalam Bruk Ruhung, Bek le Tayue Plung Dalam Ie Raya. (Red)

Banda Aceh/ Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). Evaluasi yang di maksud oleh YARA adalah pada pasal 65 dan 66 yang menyebutkan, pada saat qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 tahun sejak qanun ini di undangkan dan peraturan qanun ini harus di tetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak qanun ini di undangkan. Banda Aceh, Sabtu, (8/8/2020).

“Kami mendesak agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi pasal 65 dan 66 yang mengatur tentang jangka waktu pengalihan status bank di Aceh ke dalam bentuk syari’ah semuanya”, kata Safar.

YARA banyak mendapat keluhan dari berbagai pihak tentang proses pengalihan bank konvensional ke syariah saat ini, dan yang paling berdampak adalah masyarakat kecil yang biasanya menggunakan fasilitas bank konvensional seperti anjungan setor tunai mandiri, fasilitas kredit, fasilitas ATM dan banyak lagi yang biasanya ada di bank konvensional namun tidak ada di bank syariah.

Apalagi setiap rekening warga Aceh maupun kegiatan usaha di Aceh sekarang wajib di syari’ah kan ini dapat menghambat proses pembangunan ekonomi masyarakat. “Kami mendapat keluhan dari warga masyarakat jika saat ini mesin anjungan setor tunai Mandiri sudah tidak ada lagi di Aceh, dan masyarakat yang akan melakukan transaksi setor harus ke bank langsung dengan antrian yang panjang, padahal hanya mau setor 100 atau 500rb untuk berbagai keperluan, ini kan sudah mempersulit masyarakat, itu satu contoh kecil belum yang lainnya”, terang Safar

YARA menyarankan agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi Qanun tersebut, dengan memberikan pilihan kepada masyarakat Aceh bank mana yang akan di pilih, karena jika di lakukan seperti saat ini sebagaimana di atur dalam Qanun LKS, maka banyak masyarakat yang hak untuk menentukan pilihan fasilitas perbankan akan terampas dan ini bertentangan dengan konstitusi, oleh karena itu YARA mendesak agar di lakukan evaluasi atas Qanun LKS ini.

“Bagi warga Aceh dan pelaku usaha di Aceh saat ini di paksakan harus membuka rekening di Bank Syari’ah, kalau pun tidak bersedia dan masih ingin di bank konvensional maka proses transaksi nya harus ke luar Aceh dimana ada bank konvensional, ini kan mempersulit, sementara fasilitas bank syariah belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini di Aceh, belum lagi dengan penutupan kantor kantor bank konvensional di Aceh akan berdampak pada sektor lainnya, ini perlu kajian lebih luas dengan berbagai pihak terutama pelaku usaha yang menggunakan jasa perbankan agar semangat menegakkan syariat di Aceh tidak malah membuat masyarakat dan pelaku usaha di Aceh menjadi resah dan menghambat pembangunan ekonomi”, terang Safar.

YARA juga saat ini sedang mempersiapkan diskusi tentang dampak dari Qanun LKS ini.