Connect with us

Hukum

Lagi Kasus Penusukan Imam Masjid di Pekanbaru. Pelaku Mengaku Kecewa

Published

on

PEKANBARU, JARRAKPOSACEH.com – Yazid Umar Nasution (36) seorang imam Masjid Al Falah Darul Muttaqin di Jalan Sumatera, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, diserang seorang pria berinisial IM (24).

Peristiwa penyerangan itu terjadi pada Kamis (23/7/2020), sekitar pukul 19.00 WIB.

Saat itu, korban sedang memimpin doa usai menjadi imam shalat isya berjemaah.

Sebelum bacaan doa selesai, tiba-tiba datang seorang pria dari arah depan dan langsung melakukan penyerang terhadap korban.

Pelaku menghunuskan pisaunya ke arah korban. Namun, korban cepat menyadarinya dan langsung menangkis serangan pelaku.

Saat korban dalam posisi telentang, pelaku kembali menusuk dan mengenai bagian dada korban.

Saat itu, korban berusaha melawan dengan menendang pelaku tersebut. Sejumlah jemaah yang ada di dalam masjid langsung melindungi korban.


Sedangkan pelaku yang mencoba kabur berhasil ditangkap oleh para jemaah.

“Pelaku ini melakukan penyerangan terhadap korban dengan menggunakan pisau, sehingga korban mengalami luka gores di dada sebelah kiri,” kata Kapolresta Pekanbaru Kombes  Nandang Mu’min Wijaya seperti dikutip Kompas.com pada Jumat (24/7/2020).

Sebab, pelaku sebelumnya konsultasi dengan korban terkait permasalahan pribadinya.

“Jadi pelaku ini sudah beberapa kali berkonsultasi tentang permasalahannya. Namun, pelaku merasa tidak pernah mendapatkan solusi. Akhirnya diduga pelaku kecewa dan stres, kemudian pelaku melakukan penusukan terhadap korban,” kata Nandang.

Namun, polisi masih mendalami motif pelaku. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Aceh Utara

Kasi PMG : Geuchik Ridwan Telah Mencemarkan Nama Pemerintah Kecamatan Lhoksukon

Published

on

By

Foto : Kasi PMG Kantor Camat Lhoksukon Samsul Bahri (Foto : Ist)

Aceh Utara, JARRAKPOSACEH — Keuchik Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Lhoksukon Ridwan diminta jangan terlalu jauh menuding dan mencemarkan nama baik pihak Pemerintah Kecamatan Lhoksukon terkait program kegiatan Bimtek.

Hal itu disampaikan oleh Kasi PMG Kantor Camat Lhoksukon Samsul Bahri kepada media ini, pada Minggu (19/7/2020), saat dimintai tanggapannya terkait tudingan dari Keuchik Meunasah Dayah Ridwan, yang disampaikan kepada media.

Sebelumnya di salah satu media Ridwan mengatakan, kalau tidak diajukan Bimtek pihak kecamatan menolak pengajuan yang diajukan oleh Keuchik Meunasah Dayah.

“Tudingan Ridwan Keuchik Meunasah Dayah itu tidak benar, jangan karena  demi mencari kebenaran alasan sama masyarakatnya lalu dia mencemarkan nama baik pihak kecamatan Lhoksukon. Setiap APBG dan RAPBG Yang saya terima dari Geuchik Gampong saya evaluasi jumlah dana sesuai dengan Perbup Aceh Utara, dan sesuai dengan RPJMG dan RKPG, serta Berita Acara persetujuan APBG dan RKPG bersama Geuchik dan Tuha Peut Gampong,” kata Kasi PMG Samsul Bahri.

Dia menambahkan, setelah di evaluasi kebenarannya langsung dibuat SK dan pengantar Camat untuk dibawa berkas ke Kabupaten.

“Berkas saya tolak apabila APBG ada kesilapan atau kekurangan maupun kelebihan dana yang tidak sesuai dengan Pagu di Perbup, dan tidak adanya tanda tangan Tuha Peut Gampong (TPG), serta ada yang lupa di stempel oleh Keuchik dan Tuha Peut di APBG Gampong tersebut, kalau sudah lengkap dan sesuai tidak ada yang kami tolak, kecuali kalau ada yang belum lengkap baru saya panggil Keuchik untuk diperbaiki,” sebut Samsul.

Atas tudingan dari oknum Keuchik itu, Samsul selaku Kasi PMG di Kecamatan itu merasa keberatan dan menganggap sebagai upaya dari Keuchik Ridwan untuk mencemarkan nama baiknya. Karena menurut samsul pihaknya bekerja sesuai dengan Juknis yang ada, semua program desa yang diusulkanpun tentunya harus melalui Musrembangdes serta ada bukti berita acara yang harus ditanda tangani oleh Tuha Peut.

“Berkas itu juga kami periksa supaya ada persetujuan dan tanda tangan Tuha Peut Gampong, kalau sudah lengkap semua tentu kami tidak mungkin menolaknya, semua tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kami berharap atas tudingan dari Keuchik Ridwan yang telah menuding dan mencermarkan nama baik pihak kecamatan, agar dia mau meminta maaf atas tudingan yang dia sampaikan itu,” harap Kasi PMG. (red)

Continue Reading

Aceh Besar

KAPOLDA ACEH IKUT MUSNAHKAN LADANG GANJA SELUAS 15 HEKTAR DI HUTAN LAMTEUBA ACEH BESAR

Published

on

By

Foto : Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M. Phil, ikut langsung ke lapangan memusnahkan ladang ganja di Lamteuba Seulimeum, Aceh Besar

Banda Aceh, JARRAKPOSACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M. Phil, ikut langsung ke lapangan memusnahkan ladang ganja seluas lebih kurang 10 hektar di hutan tanaman industri Lamteuba Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar, Senin 20/07/2020)

Dijelaskan Kabid Humas, Kapolda dalam kegiatan pemusnahan ladang ganja itu didampingi Irwasda dan sejumlah Pejabat Utama Polda Aceh, Kapolres Aceh Besar, sejumlah Pejabat TNI Aceh Besar dan Kajari Aceh Besar, Kepala BPBD Aceh Besar, sejumlah Pejabat Ditnarkoba Polda Aceh dan jajaran Polres Aceh Besar, dan ratusan Personel terdiri dari TNI dari Kodim 0101 BS, Personel Brimob dan personel Polres Aceh Besar.

Demikian kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Ery Apriyono, S.I.K., M.Si, dalam siaran persnya, Senin (20/07/20)

Kapolda yang turun langsung memusnahkan ladang ganja pada hari ini di delapan titik dan jarak rata-rata antara satu titik dengan titik lainnya lebih kurang 500 meter, sebut Kabid Humas.

Selanjutnya rincian pemusnahan ladang ganja di hutan Lamteuba itu yaitu ladang seluas lebih kurang 15 hektar, jumlah batang yang siap panen sebanyak lebih kurang 50.000 batang, jumlah batang yang masih semai 70.000 batang dan ketinggian batang mencapai antara 50 hingga 260 cm, jelas Kabid Humas.

Kegiatan pemusnahan ladang ganja itu dimulai sekira pukul 08.30 wib hingga pukul 12.30 wib Sambungnya.

Continue Reading

Aceh Utara

Remaja Aceh Utara di Tahan Otoritas Thailand, Keluarga Korban Laporkan ke YARA

Published

on

By

ACEH UTARA, JARRAKPOSACEH — Seorang Nelayan Asal Aceh Utara terdampar di perairan Thailand Nelayan yang bernama M. Israkil Kasra (16), Nelayan tersebut merupakan warga asal Gampong Pulo Blang mangat Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.

Oleh Karena itu Keluarga Nelayan Melaporkan Kasus tersebut Ke Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Utara di jalan Medan – Banda Aceh Gampong Alue Drien Kecamatan Lhokseukon 9 Juli 2020.

Dalam laporan keluarga M. Israkil membawa sejumlah data Kekantor YARA Perwakilan Aceh Utara, Bedasarkan data yang di bawa keluarga korban dalam surat Keterangan yang di keluarkan pemerintah gampong blang pulo Nomor : 54 / 2024 / PBM / 2020.

Di surat tersebut membenarkan bahwa salah seorang warga Gampong Pulo Kecamatan Syamtalira Aron yang bernama M. Israkil Kasra telah di amankan oleh pihak kemanan Thailand pada 9 Maret 2020 Saat hendak mencari ikan Menggunakan Kapal.

Selain itu keluarga juga menyerahkan Sebuah Surat yang bertuliskan Bahasa Thailand dikeluarkan oleh pihak pemerintah negeri Gajah Putih tersebut yang berisikan Nama nama Para Warga yang menjadi Tahanan Pihak keamanan disana sejumlah 24 Orang termasuk M. Israkil.

Sementara Kadinsos Aceh membeberkan sejumlah fakta dan kronologis penangkapan 33 nelayan Aceh yang masih di tahan di Thailand. Kronologis tersebut disampaikan kepadanya oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Dirktur Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri RI, Judha Nugraha.

Pada tanggal 21 Januari 2020, Royal Thai Navy (RTN) melakukan penangkapan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia, yaitu KM Perkasa dan KM Mahesa yang didalamnya terdapat 33 WNI. Dari 33 WNI tersebut, 30 WNI merupakan WNI dewasa, sedangkan 3 WNI lainnya merupakan anak di bawah umur.

Setelah penangkapan dilakukan, kedua kapal tersebut ditarik ke markas RTN di pangkalan Thap Lamu, provinsi Phang Ngah, sekitar 9 jam perjalanan dari KRI Songkhla.
Saat ini, kasus masih berada dalam proses penyilidikan polisi Phang Ngah dan belum dilimpahkan ke Jaksa. Masa sidik akan memakan waktu 48 hari dan dapat diperpanjang. Terkait dengan jadwal sidang, Otoritas Thailand akan menginfokan KRI Songkhla 1 minggu sebelum sidang dilakukan.

Sebagai informasi, tuduhan yang dijatuhkan ialah pelanggaran UU Perikanan karena kapal dilengkapi alar pencarian ikan berupa trawl, alat navigasi dan sejumlah besar awak kapal untuk ukuran kapal nelayan tradisional sehingga ditemukan bukti kuat adanya pencurian ikan di ZEE Thailand.

Sementara kepala YARA Perwakilan Aceh Utara Iskandar PB, yang didampingi Sekretaris YARA Perwakilan Aceh Utara Bakhtiar dan Sekretaris YARA Perwakilan Kota Lhokseumawe Fuadi Bachtiar, S.H. Menyampaikan Pihaknya telah menerima laporan dari keluarga M, Israkil Kasra Di Kantor YARA Perwakilan Aceh Utara, Dalam hal ini di laporkan oleh ibu kandungnya yang bernama Nurhayati.

Sebelumnya kami juga pernah mengikuti informasi yang berkaitan dengan ditahannya nelayan Asal Aceh Oleh otoritas Keamanan Thailand, Sehingga membuat sejumlah politisi asal Aceh Angkat Bicara seperti H. Uma, Fadhil Rahmi dan juga Kepala Dinas Sosial Aceh.

“Ini persoalan Antar negara, Tentunya kita Harus mengikuti mekanisme dan ketentuan berlaku di negara tersebut, kita pemerintah aceh memohon kemenlu RI Untuk dapatdi pulangkan semua Nelayan kita, dan hal ini juga sudah di surati oleh Bupati Aceh Timur” Ungkap Kadis sosial Aceh kepada Media” Ungkap Iskandar PB.
Sementara Angota DPD RI Asal Aceh H. Sudirman Juga telah Mendatangi Kantor Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kementrian Luar negeri. Dalalam pertemuan itu Pihak H. Uma yang Berkordinasi terkait Sejumlah Nelayan Aceh yang ditahan di luar negeri meminta Agar Kemenlu segera memulangkan Nelayan Aceh Yang ditahan di luar negeri.

“Namun untuk Saat ini berarti belum ada kejelasan pasti, terhadap Status dan kondisi Nelayan Aceh yang ditahan, Kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh mendesak pihak terkait agar segera mengambil Langkah Konkrit terhadap persoalan ini, Baik melakukan pendampingan Hukum, maupun mencari solusi lain, Karena di lain sisi Kita juga tidak boleh mengintervensi Hukum di negara Orang, Namun Pemerintah Harus cepat bergerak dalam hal ini,” ungkap Iskandar. (Red)

Continue Reading

Trending