Aceh BesarDaerahEkonomiNews

Bupati Aceh Besar Instruksikan Penggusuran Bangunan di Kawasan DAS Krueng Aceh. Ratusan Pelaku Usaha Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

Foto : Salah Satu Usaha Budidaya Ikan Lele yang Terancam digusur Pemkab Aceh Besar di Kawasan DAS Krueng Aceh

Aceh Besar, JARRAKPOSACEH — Mawardi Aly telah menerbitkan surat perintah pembongkaran bangunan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krung Aceh, di wilayah Aceh Besar.

Surat perintah bongkar tersebut ditandatangani oleh Marwardi Aly bernomor 614/2804 tanggal 06 Juli 2020, yang ditujukan kepada para pihak yang mengelola kawasan DAS Krueng Aceh.

Foto : Surat edaran Bupati Aceh Besar

Menurut Bupati Aceh Besar, surat penertiban itu dikeluarkan berdasarkan permintaan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I melalui surat kepada Bupati Aceh Besar, yang bernomor SA.0401- Bws 1/185 tanggal 12 Februari 2020.

Surat itu meminta Bupati Aceh Besar untuk memfasilitasi penertiban dalam rangka penataan kawasan Krueng Aceh floodway atau kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang selama ini telah disalahgunakan oleh masyarakat.

Surat itu juga menegaskan kepada pengelola lahan agar dengan rela membongkar bangunan permanen dan memotong tumbuhan besar agar fungsi DAS tidak terganggu.

Kemudian, surat tersebut ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Besar, Dandim 0101/BS di Banda Aceh, Kapolres Aceh Besar serta Kasatpol PP dan WH Aceh Besar, Kepala Balai Sungai Wilayah Sumatra I serta para Camat di wilayah-wilayah pengelola kawasan sungai di Aceh Besar.

Sementara itu, afriadi, 33 tahun, seorang pengelola salah satu usaha di kawasan DAS Krueng Aceh, kepada jarrakposaceh, Minggu 16 Agustus 2020, mengaku belum mengetahui perihal surat penertiban tersebut, menurutnya penggusuran yang dilakukan bupati Aceh Besar saat ini kurang tepat ditengah keadaan ekonomi masyarakat yg sangat terjepit, terutama pada saat pandemi covid-19, mestinya bupati memberi kelonggaran waktu hingga keadaan ekonomi masyarakat stabil kembali.

“Menurut Afriadi pemerintah Aceh Besar melakukan penggusuran terhadap usaha masyarakat kecil di sepanjang bantaran sungai krueng aceh tetapi pemerintah sendiri membangun gedung kantor arsip juga dibantaran sungai tersebut,” ujarnya.

Masyarakat sekitar DAS Krueng Aceh kawasan Limpok, kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, juga mengaku bingung atas kehadiran gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di kawasan terlarang DAS Krueng Aceh.

“Sebab ada plang larangan dan peraturan serta pasal-pasal pidana jika kita bangun bangunan. Tapi gedung ANRI dibangun tepat di samping plang larangan itu,” ujar Afriadi salah satu warga Limpok.

Foto: Gedung Arsip Nasional (ANRI) yang di bangun di Kawasan DAS Krueng Aceh

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang pengolaan DAS. Dalam peraturan tersebut dijelaskan DAS berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut. Dengan demikian, jika DAS Krueng Aceh dibuat bangunan permanen, maka dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat, salah satunya banjir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Aceh, Mawardi, pernah diminta keterangan soal gedung ANRI yang dibangun di atas DAS Krueng Aceh. Namun ia menjelaskan, itu bukan wewenang Dinas Pengairan Aceh.

Menurut info dari pengelola Perizinan Satu Atap di Aceh Besar bahwa gedung ANRI di Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya belum pernah mengurus Izin Membangun Bangunan (IMB).

Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Iskandar, saat dimintai keterangan mengaku lupa soal IMB gedung ANRI. “Sebab saat ini pengurusan IMB melalui Online Single Submission (OSS),” katanya.

Untuk mendapatkan kepastian penggunaan lahan DAS Krueng Aceh, seperti di kutip KBA, meminta keterangan dari pihak Balai Sungai Wilayah Sumatra I, namun pihak balai memilih bungkam setelah lima kali permintaan wawancara diajukan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button