News

PUSDA Aceh : Kinerja BPMA Perlu di Tinjau Ulang Dinilai Kurang Aktif.

JARRAKPOSACEH.com| Banda Aceh- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Aceh, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dibentuk untuk melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pengamatan Ketua Pusat Studi Pemuda Aceh ( PUSDA) Heri Safrijal, S.P, menilai selama lima tahun terakhir peran BPMA kurang aktif. Seharusnya BPMA berperan lebih aktif agar kemakmuran Rakyat Aceh semakin meningkat.

Heri Safrijal, S.P, mempertanyakan Kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang mulai beroperasi sejak tahun 2016 lalu, hingga kini dinilai belum mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan publik.

Kita lirik saja Soal pendapatan pegawai yang relatif besar, tidak berbanding lurus dengan kinerja yang ditunjukkan lembaga regulator migas di Aceh itu.

Dikatakannya, target penerimaan Dana Tambahan Bagi Hasil Migas (DTBHM), dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020 sebesar Rp 481 miliar. Angka tersebut sama dengan penerimaan tahun 2019 Ucap Heri Safrijal, S.P.

“Itu artinya BPMA tidak memiliki target untuk meningkatkan produksi Migas Aceh pada tahun 2020.

Sebab kata Heri Safrijal, S.P, kehadiran lembaga ini sejak awal diharapkan mampu meningkatkan kinerja produksi Migas Aceh. Sehingga pendapatan Aceh dari Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) migas meningkat secara signifikan.

Namun, harapan tersebut justru bertolak belakang dengan harapan publik, BPMA malah lebih banyak disorot soal fasilitas mewah yang diterima pegawainya. Seperti gaji, tunjangan, biaya asuransi dan sebagainya.

Maka dari itu wajar kata Heri Safrijal, S.P, yang juga mantan Sekjen Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM) UNSYIAH jika banyak pihak mempertanyakan tata kelola dan kinerja manajemen BPMA.

Menurut nya Publik menilai BPMA tidak transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator industri Migas di wilayah Aceh.

Bagaimana dengan berbagai fasilitas mewah yang diterima oleh pegawai BPMA mulai dari gaji yang besar, tunjangan yang tinggi dan jasa asuransi kelas VIP, seharusnya BPMA dapat menunjukkan kinerja gemilang pungkas Heri yang juga menjabat sebagai Ketua Generasi Aceh Peduli (GAP).

Lebih lanjut Heri Safrijal mengatakan lebih baik BPMA di hapuskan saja, sebab sama sekali kita tidak terlihat kinerja selama ini, kita juga bingung apa yang telah dikerjakan BPMA untuk masyarakat Aceh Walaupun lembaga ini lahir berkat implementasi dari Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Pasal 160 ayat (1) dan (2), ucapnya.

Kita Berharap kepada pemerintah aceh supaya ada penjelasan khusus dari pihak BPMA terkait sejauh mana sudah perkembangan Migas di Aceh.

Publik tentu ingin mendapatkan penjelasan terbuka terkait BPMA yang sama sekali dinilai tidak transparan atas kinerja selama ini tutup Heri Safrijal.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button