Politik

Terkait Penganggaran Proyek Multi Years, Armiyadi, SP : DPRA Tidak Anti Pembangunan

Banda Aceh, JARRAKPOSACEH — Anggota komisi IV DPR Aceh Armiyadi, SP menanggapi perihal penganggaran Proyek Multi Years yang di anggap sebagai penumpang gelap dalam RAPBA 2020.

Menurutnya proyek yang menyerap anggaran besar yang cukup besar ini menurutnya harus dilaksanakan secara legal, yang dipermasalahkan oleh DPRA justru soal kemunculan proyek ini sebagai “penumpang gelap dalam APBA tahun 2020” Kata Armiyadi kepada jarrakposaceh.com.

Proyek Multy Years ini tidak pernah diajukan dan tidak pernah dibahas dengan DPRA baik di KUA PPAS maupun di RAPBA oleh DPRA Periode sebelumnya.

Mungkin dimasukkan secara sepihak setelah RAPBA disepakati dengan DPRA pada saat sebelum diantar ke Kemendagri untuk di verifikasi.

Diduga disitulah Proyek Multy Years tersebut dimasukkan sebagai penumpang gelap dalam RAPBA 2020.

Praktek curang inilah yg dipersoalkan oleh DPRA, bukan soal tidak setuju Proyek Multy Years tersebut dilaksanakan. Bila terlalu dipaksakan pelaksanaannya malah semakin besar akibat akan muncul di kemudian hari.

DPRA bukan menghambat pelaksanaan proyek tersebut, Justru kami sangat mendukung pembangunan di aceh, apalagi masyarakat daerah sangat mengharapkan jalan tersebut segera dibangun, akan tetapi dalam pelaksanaan hendaknya mengikuti prosedur secara legal, sesuai dengan peraturan yang berlaku demi mencegah permasalahan hukum yang akan muncul dikemudian hari, ujarnya.

Akibat terlalu dipaksakan sehingga bertabrakan dengan peraturan atau jangan – jangan ada hal hal yang jadi tanda tanya besar bagi kami (DPRA) dan masyarakat untuk kegiatan Proyek Multy Years ini.

Saya melihat ada keanehan di kegiatan proyek ini, misalnya kegiatan sudah mulai dilaksanakan (sudah ditenderkan), di tahapannya pengumuman pemenang tertanggal 24 November 2020 dan tanda tangan kontrak di pertengahan Desember 2020, artinya apa disitu jelas bahwa untuk tahun 2020 progres fisiknya tidak ada.

Maka dari itu DPRA mengusulkan untuk pelaksanaan kegiatan proyek tersebut dikerjakan tahun tunggal saja seberapa siap di kerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran, misalnya untuk ruas jalan A mampu di kelola atau dikerjakan 5 sampai 6 Km oleh instansi terkait, maka anggarkan sebesar kebutuhan 5 sampai 6 Km, semua itu dilakukan justru untuk menghindari kekeliruan yang bisa berakibat melanggar hukum dalam pelaksanaan Proyek Multy Years tersebut.

Semoga para pihak pejabat Kabupaten jangan gagal paham dalam menanggapi masalah proyek tersebut, demikian disampaikan Armiyadi, SP.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button