News

Tastafi Kota Banda Aceh Adakan Kajian Perbankan Syariah

JARRAKPOSACEH.Com | Banda Aceh – Proses konversi Bank Konvensional ke Syari’ah saat ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Hal tersebut disampaikan pakar ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Sc saat mengisi pengajian rutin bulanan yang diselenggarakan Majelis Pengajian Tasawuf, Tauhid dan Fiqh (Tastafi) dan Aliansi Ormas Islam di Banda Aceh.

Acara yang dilaksanakan di Kryad Muraya Hotel tersebut mengangkat tema tentang, “Setelah Bank Konvensional Kita Singkirkan, Apakah Bank Syariah Siap Menjawab Tantangan?”., Jum’at, (30/10/2020)

Dalam kesempatannya, Hafas Furqani mengatakan, lahirnya qanun Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) Tahun 2018 meniscayakan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menganut prinsip Syari’ah.

“Qanun inilah yang menjadi dasar penutupan bank konvensional. Karena dasar hukumnya kuat maka OJK tidak melarang. Malah mereka justru membantu dan memudahkan, “ tegas Hafas Furqani.

Hafas yang juga Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar–Raniry menambahkan, Qanun LKS ini sama sekali tidak mengalami penolakan sama sekali dari pusat. Padahal, sebutnya, ketika melakukan konversi, bank itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun bank-bank konvensional rela berkorban sebagai wujud kepatuhan atas Qanun ini.

“Jika yang menjadi masalah adalah fasilitas dan pelayanan maka itu semua akan teratasi dengan sendirinya seiring berjalan waktu. Apalagi, tambahnya, kedepan ada rencana menggabungkan beberapa bank maka itu akan menjadi bank besar yang luar biasa. Namun demikian berbagai masalah tentu akan banyak muncul, namun ini tentu akan dijawab oleh pihak bank yang telah mengkonversi, “ tambahnya.

Selain Hafas Furqani, pemateri lainnya Safaruddin, SH dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) juga menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada masalah dengan Qanun LKS. Qanun merupakan bagian dari keistimewaan Aceh.

Hanya saja, menurut Safaruddin, saat ini di lapangan terdapat banyak keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan konversi bank konvensional ke Syari’ah.

“Sebagai contoh, kalau bank konvensional di Aceh ditutup, jika ATM rusak, maka harus ke Medan untuk mengganti. Dan ini, kata Safaruddin membutuhkan banyak biaya.

Selain itu, Safaruddin juga menyampaikan perlunya keadilan bagi pihak non muslim sehingga bagi mereka tetap tersedia pilihan bank konvensional.

“Pada pasal 6 ayat 2 disebutkan, bahwa warga non muslim dapat menundukkan dirinya pada qanun ini. Kata “dapat” ini maknanya adalah opsional. Artinya, boleh ia boleh tidak. Tapi persoalan adalah ketika tidak ada bank konvensional di Aceh. Jadi ini bertentangan dengan prinsip keadilan,“ ujar Safaruddin.

Pemateri lainnya, Abu Yazid Al Yusufi yang mewakili ulama dayah, dalam pemaparan materinya mengusulkan agar dapat dibuatkan unit khusus bank konvensional bagi non muslim di Aceh.

Selain itu, Abu Yazid juga juga mengatakan bahwa meskipun belum syariah sepenuhnya, kehadiran bank Syariah yang dikonversi dari bank konvensional patut kita syukuri dan beri apresiasi karena untuk mensyariahkan bank butuh usaha besar.

Untuk diketahui, pengajian ini turut dihadiri sejumlah pakar ekonomi Islam, ulama dayah, kalangan perbankan, aktivis, Kadis Syari’at Islam Aceh, para pejabat, advokat serta seratusan jama’ah dari berbagai kalangan. (SG)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button