News

Kekosongan Wakil Gubernur, F3P Aceh Dorong Partai Pengusung Untuk Bersikap

Banda Aceh, Jarrakposaceh.com – Pasca dilantiknya Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rapat paripurna DPRA, Kamis (5/11/2020) lalu, kini publik kembali mempertanyakan kekosongan posisi Wakil Gubernur Aceh mendampingi Nova Iriansyah.

Pasalnya, waktu pengusulan posisi Wakil Gubernur Aceh itu tidak lama lagi, hal ini sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dimana disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur / untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur.

Ketentuan lain juga terdapat dalam Pasal 174, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pasal tersebut disebutkan apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan dari fraksi atau gabungan fraksi-fraksi atau gabungan fraksi yang mengusung Gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang Calon Gubernur kepada DPRD Provinsi untuk dipilih.

Terkait dengan itu, Koordinator Forum Pemuda Peduli Pemerintah Aceh, Rahmad Suak pada media ini mengatakan parpol pengusung Irwandi Nova pada Pilkada 2017 lalu, yaitu PNA, Demokrat, PDA, PKB dan PDIP harus secepatnya mengambil sikap agar waktu yang tersisa untuk pengajuan posisi wakil gubernur Aceh tercapai.

“Jangan gara gara hal lain, kita melupakan posisi Wakil Gubernur Aceh yang masih kosong, sehingga dikhawatirkan dalam menjalankan roda pemerintah Aceh ini gubernur akan kesulitan”, jelas Rahmad, Selasa (24/11/2020).

Rahmad juga meminta bahwa kelima parpol tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak untuk mengusulkan calon untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRA, sehingga kata Rahmad, penentuan sikap secara cepat oleh kelima parpol ini sangat menentukan arah pembangunan Aceh kedepannya. (SG)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button