News

Anggota Komisi IV DPRA; Team TAPA Jangan Potong Anggaran Rumah Dhuafa

Banda Aceh, Jarrakposaceh.com – Armiyadi, SP. dari Komisi IV DPRA sangat menyayangkan kebijakan Team Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang melakukan pemotongan terhadap anggaran bantuan rumah kaum dhuafa.

Seharusnya jumlah bantuan rumah layak huni bagi kaum dhuafa perlu ditambahkan lagi, mengingat masih banyak kaum dhuafa yang sangat membutuhkannya, imbuh Armiyadi

Yang sangat disayangkan semua calon penerima bantuan rumah dhuafa tahun ini sudah di verifikasi ke lapangan dan sangat layak untuk menerima bantuan tersebut.

Bahkan ada beberapa calon penerima rumah dhuafa yang sudah membongkar rumahnya demi mengharapkan rumah bantuan akan segera dibangun seperti kejadian di aceh timur.

Akibat dari pemotongan anggaran rumah dhuafa menimbulkan kekecewaan besar bagi masyarakat Aceh, terlebih lagi bagi calon penerima bantuan tersebut dan menandakan program pemerintah tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil, demikian imbuh Armiyadi dengan nada kesal.

“Berdasarkan Informasi tadi malam, pihak TAPA mencoret anggaran program rumah bantuan dari rencana 4.000 unit, hanya tersisa 700 unit saja” kata Armiyadi kepada media Jarrakposaceh.com, Sabtu (9/1/2021).

Lebih lanjut Armiyadi mengatakan pemotongan bersumber dari pos anggaran program pokok pikiran Rp.2,7 Triliun pada Rancangan Qanun APBA 2021, yang dipersoalkan Kemendagri.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah membalas surat Gubernur Aceh Nomor 900/17201 tanggal 30 November 2020 tentang Evaluasi Raqan APBA Tahun 2021. Dalam Surat Keputusan Nomor 903-4732 tanggal 22 Desember 2020.

Kemendagri menyampaikan beberapa hal, salah satunya melarang penganggaran dana pokok pikiran (Pokir) DPRA senilai Rp.2,7 triliun lebih atau 16,14 persen dari total belanja daerah dalam Raqan Aceh tentang APBA tahun 2021.

Menurut Armiyadi, SP. yang merupakan politisi dari Fraksi PKS, semestinya pihak Pemerintah Aceh tidak memotong anggaran program pro rakyat, seharusnya yang perlu dikoreksi adalah program yang tidak jelas dari angka Rp.2,7 T.

“Anggaran Rp.2,7 T tersebut bukan semuanya Pokir, kami sinyalir itu ada anggaran oleh para ‘penumpang gelap’, seharusnya program penumpang gelap itu yang perlu dihapuskan, bukan malah program untuk rakyat yang dipotong” imbuh Armiyadi.

Lebih lanjut Armiyadi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan anggaran rumah bantuan tersebut, sebagai wujud penganggaran yang berpihak kepada rakyat kecil, karena mengingat banyaknya kaum dhuafa yang sangat membutuhkan rumah tersebut.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button