News

Ketua SRI Aceh Minta Gubernur Segera Lantik SKPA Baru

Banda Aceh, Jarrakposaceh.com – Ketua Sentral Rakyat Independen (SRI) Aceh, Khaidir alias Abu Khaidir Pase mendesak Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah agar segera melakukan pergantian Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Menurut Abu Khaidir selama ini kinerja SKPA dinilai kurang baik, terlihat dari terjadinya pergantian beberapa SKPA, adapun pergantian yang sudah dilakukan meliputi:

  1. Kadis Koperasi dan UKM, Dr. Wildan, M.Pd. Untuk mengisi kekosongan posisi Kadis sementara ditunjuk pelaksana tugas yaitu Kadis Perindag Aceh, Ir. Tanwir, MM.
  2. Kepala Arsip Pustaka (ARPUS) Dr. Roeslan Abdul Gani. Untuk mengisi posisi Kepala ARPUS sementara ditunjuk pelaksana tugasnya Sekretaris Arpus, T. Miftah.
  3. Direktur Rumah Sakit Umum dr Zainal Abidin (RSUZA), Dr. Azharuddin, sebagai pelaksana tugasnya ditunjuk Wadir Pelayanan, Dr. Endang.
  4. Wadir Umum RSUZA, Muhazar, sebagai pelaksana tugasnya ditunjuk Kabag Program RSUZA, dr. Iramaya.
  5. Wadir Penunjang dr. Fachrul Rizal, M.Kes. ditunjuk pelaksana tugasnya Kabag Logistik, Yusrizal, SKM. M.Kes.
  6. Direktur RSIA, Nyak Rinda, ditunjuk pelaksana tugasnya Kadiskes Aceh, dr Hanif.
  7. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ir. Syahrial, ditunjuk sebagai pelaksana tugasnya Kadistanbun Aceh, Abdul Hanan, SP. MP.

Juga masih terdapat beberapa SKPA yang masih kosong seperti Kadis Pendidikan Aceh, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Staf Ahli Gubernur dan Biro Pembangunan, kata Abu Khaidir.

Lebih lanjut Abu Khaidir mengatakan lemahnya kinerja SKPA juga terlihat pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dan Dinas Perternakan Aceh.

Kalau Gubernur Aceh membiarkan kekosongan ini terlalu lama, maka dikhawatirkan akan berpengaruh pada hasil capaian penyerapan anggaran dan pembangunan kedepan, pungkas Abu Khaidir.

Ketua SRI Aceh yang merupakan juru kampanye (Jurkam) Irwandi-Nova, mengharapkan Gubernur Aceh segera berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), meminta rekomendasi perpanjang hasil fit and propertest yang diterbitkan oleh KASN dalam Pengisian JPT, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dengan membiarkan banyak kekosong jabatan yang diisi oleh plt, maka membuktikan lemahnya manajemen dibirokrasi kepemerintahan Nova Iriansyah

Maka akan berdampak pada lemahnya kinerja SKPA, yang akan berakibat pada lemahnya penyerapan anggaran APBA tahun 2021, imbuh Abu Khaidir

Lanjut Abu Khaidir, juga masih banyak terdapat permasalahan lainnya, misalnya pada dana DAK yg di potong atau hilang dalam hasil koreksi mendagri.

Dirjen Keuangan Daerah juga mengingatkan bahwa dalam RAPBA yang diusulkan terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK), yang seharunya terpenuhi secara utuh dan tidak boleh diganti, tetapi itu juga dibatalkan oleh Kemendagri, kata Abu Khaidir.

“Dalam evaluasi DAK seharunya utuh, tidak boleh diganti atau diotak-atik, akibatnya nama baik DPRA yang tercemar dimata masyarakat, seolah-olah dana DAK itu diambil untuk memperjuangkan pokir masing-masing Dewan, pungkas Abu Khaidir.

Ia menambahkan tim TAPA tidak jeli dalam mengontrol para SKPA untuk menentukan nilai pemenuhan dari DAK tersebut.

“Ini salah satu bukti bahwa kinerja SKPA lemah dalam mengontrol program atau anggaran yg telah di sediakan.

Gubernur Aceh harus berani menggambil sikap tegas agar SKPA dapat berjalan dengan baik, demi kesejahteraan masyarakat Aceh tercinta, ucap Ketua SRI Aceh.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button