News

Gerakan Aceh Hebat Lakukan Demonstrasi

Banda Aceh, jarrakposaceh.com – Puluhan pemuda Aceh yang tergabung dalam Gerakan Aceh Hebat (GAH) melakukan demonstrasi di halaman kantor Gubernur Aceh, Senin (15/2/2021).

Aksi yang dimulai mulai pukul 10.15 itu bergerak dari Taman Ratu Safiatuddin menuju halaman kantor Gubernur Aceh.

Aksi tersebut menuntut Gubernur Aceh dan panitia seleksi jabatan eselon II untuk selektif dalam menjaring semua peserta serta mengusut adanya oknum yang diduga terlibat kasus korupsi di Aceh.

Sebagaimana yang diketahui, beberapa hari lalu sebanyak 147 orang telah mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh.

Kebijakan Pemerintah Aceh dalam rangka pemenuhan kebutuhan personel, pada tingkatan pejabat pratama/eselon II, melalui mekanisme open bidding merujuk pada Permenpan Nomor 11 Tahun 2017.

Eriza, selaku koordinator lapangan menjelaskan mekanisme yang dilakukan pemerintah Aceh saat ini merupakan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Walaupun demikian, Eriza mengingatkan pemerintah Aceh harus selektif dalam menempatkan para eselon II ini.

“Sapa saja yang menduduki posisi ini nantinya benar-benar bersih dari praktek korupsi”, terang Eriza.

Dalam orasinya, Eriza juga menyampaikan proses penyelenggaraan open bidding saat ini jangan hanya menang di “papan nama” saja, sehingga esensinya dilupakan.

“Jangan sampai open bidding ini merefleksikan KKN, sehingga kebijakan ini dapat merugikan Gubernur Aceh”, teriaknya.

Menurut Eriza, ada dugaan peserta yang dinyatakan lolos seleksi Pratama eselon II terlibat korupsi. Menurutnya, nama oknum tersebut keluar sebagai peserta yang dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi.

Gerakan Aceh Hebat juga menuntut Gubernur Aceh harus lebih selektif dan dapat melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mengusut tuntas adanya dugaan keterlibatan oknum PNS di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Kalau kondisi ini tidak ditindaklanjuti, bisa dipastikan adanya stigma negatif dari masyarakat untuk pemerintah Aceh”, jelasnya. (SG).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button